HETANEWS

Dinas PUPR Simalungun Tahun Ini akan Kucurkan Rp 500 Miliar untuk Pembangunan

Simalungun, hetanews.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Simalungun tahun ini mengalokasikan anggaran lumayan besar, bagi peningkatan infrastruktur jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp 500 miliar.

Alokasi anggaran tersebut, merupakan alokasi terbesar dari dua tahun anggaran sebelumnya. Besarnya dana yang akan dikucurkan tersebut, bersumber dari DAK, DAU, dan pinjaman daerah.

"Kalau itu yang abang dengar, ya memang begitulah. Ada yang dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan pinjaman daerah kepada pemerintah pusat," ucap Benni Saragih.

Dari seberang teleponnya, Rabu (2401/2018), Benni Saragih memaparkan, bahwa anggaran sebesar Rp 350 miliar dari anggaran sebesar Rp 500 miliar yang akan dikucurkan, merupakan pinjaman daerah.

"Sudah fiks besaran pinjaman daerah ke pemerintah pusat itu. Kalau realisasinya berapa, kita lihatlah nanti. Tapi sudah fiks itu dan semua kegiatan sudah dalam proses tender," imbuhnya.

"Abang apa percaya? Mana mungkin proyek bisa diperjual belikan. Apalagi menjualnya tahun lalu. Yang pasti semua kegiatan dari besarnya anggaran sedang dalam proses tender," tegasnya.

Disinggung terkait pinjaman daerah Kabupaten Simalungun sebesar Rp 350 miliar ini, Ketua Komisi III DPRD Simalungun, Abu Sofyan Siregar mengatakan, bahwa belum ada mendengar apakah disetujui atau belum.

"Belum. Bahkan baru lagi dalam pembahasan. Kabarnya sudah mulai dibahas. Maka soal pinjaman itu realisasi atau tidaknya, sampai sejauh ini belum kita dapatkan keterangan," terang Abu Sofyan Siregar.

Menurutnya, kalaupun pinjaman daerah itu dapat direalisasikan pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang mengelola kegiatannya PT SNI dengan cara menenderkannya.

"Mereka sudah tinjau lapangan dengan alasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan destinasi Danau Toba," ungkapnya.

"Inilah rencana Komisi III akan mempertanyakannya ke Kemenkeu langsung, pada hari Senin minggu depan. Itupun belum ada persetujuan Ketua DPRD. Yang jelas pinjaman daerah itu belum realisasi," ucapnya.

Penulis: zai. Editor: gun.