HETANEWS

Kejari Labuhanbatu Dituding Buat 'Skenario' Penyidikan Dugaan Mark Up LPJU

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

Labuhanbatu, hetanews.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu dituding menjadi pemeran utama dalam skenario penyidikan dugaan mark up proyek pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Sebab penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan LPJU tersebut sebagai tersangka disinyalir sarat setingan.

Pasalnya hingga sampai saat ini Kejari Labuhanbatu hanya baru menetapkan PPK sebagai tersangka. Padahal, dalam alur proses pelaksanaan proyek pengadaan LPJU tersebut banyak terlibat individu lainnya seperti rekanan sebagai penyedia barang, konsultan dan Kadis selaku Pengguna Anggaran (PA).

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Selasa (23/1/2018) menegaskan agar diketahui Kejari Labuhanbatu bahwa perkara dugaan korupsi atau sejenisnya tidak hanya melibatkan 1 orang tapi berantai. Ia juga mengatakan, Kejari Labuhanbatu harus profesional dalam melakukan penyidikan dugaan mark up LPJU ini.

Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan banyak oknum lainnya sesuai tupoksinya yang terlibat. Abyadi juga mengatakan, penetapan PPK sebagai tersangka tidak relevan.

"Diminta kepada Kejari Labuhanbatu profesional dalam melaksanakan tugas dan mengusut tuntas perkara ini. Ombudsman Perwakilan Sumut akan memantau perkara ini hingga jelas,” pungkasnya

Sementara itu, Sekretaris Forum Wartawan Independent (Forwin) Labuhanbatu Oktavianus Simanjuntak mengatakan, penetapan PPK itu tidak sesuai dengan alur proses pelaksanaan proyek pengadaan LPJU. Sebab menurutnya, dalam alur proses pelaksanaan proyek pengadaan LPJU ada Kadis selaku PA, PPK dan rekanan sebagai penyedia barang serta individu lainnya sesuai tupoksinya.

“Sesuai dengan alur proses pelaksanaan proyek pengadaan LPJU, seharusnya Kejari Labuhanbatu juga menetapkan rekanan selaku penyedia barang sebagai tersangka dan oknum-oknum lain yang mempunyai tupoksi masing," tegas Okta.

Menurutnya,tidak bersedianya Kasi Pidsus menjelaskan perusahaan rekanan untuk menjadi konsumsi publik tentu menimbulkan asumsi negatif atas kinerja Kejari Labuhanbatu.

Ia juga menilai Kasi Pidsus tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Pasalnya, dengan enggannya Kasi Pidsus memberikan keterangan merinci bahkan menyarankan mengikuti sidang perkara ini bukan penjelasan yuridis, sehingga ada dugaan penyidikan mark up LPJU ini telah dihentikan.

Kasi Pidsus Muhammad Husairi saat dihubungi terkesan enggan memberikan memberikan penjelasan merinci. Ia juga membantah semua tudingan negatif yang ditujukan kepada Kejari Labuhanbatu tidak benar.

"Tidak benar sama sekali tudingan," tandas Husairi melalui pesan SMS.

Penulis: tim. Editor: aan.