HETANEWS.COM

Korban 'Mahar' Buka Aib Mantan Kabid BKD Humbahas

Kantor BKD Humbahas. (foto/akim)

Humbahas, hetanews.com - Ternyata ada juga oknum pegawai di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) bermain 'mahar' untuk memperkaya diri sendiri.

Seperti mantan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Karir dan Disiplin di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) inisial GS diduga memanfaatkan moment penyetaraan ijazah untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Ini diungkap salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi korban penyetaraan ijasmzah di Humbahas yang namanya enggan disebut pada bulan Oktober tahun lalu.  

“Nominalnya bervariatif, alasannya sang Kabid untuk pengurusan di Kanwil Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Medan hingga ke BKN Pusat. Pola memprospek peserta penyetaraan ijasah itu lebih kepada perorangan, sehingga nominal yang 'lahir' juga tidak semuanya sama,” kata sumber, kemarin.              

Dijelaskannya, transaksi penyerahan ‘mahar’ penyetaraan ijazah dilakukan di luar Kantor BKD, dengan alasan bersifat privasi dan terhindar dari Operasi Tertangkap Tangan (OTT) dan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Sebelumnya GS pada bulan Desember lalu di lokasi wisata Sipincur, awalnya mengelak ketika dikonfirmasi terkait mahar dimaksud.

“Mungkin anggota saya. Tapi tolong identitas pelapor siapa orangnya agar bisa saya telusuri,” elaknya.               

Mantan Kepala Deksi di Kecamatan Tarabintang itu juga terhenyak ketika ditanyai bahwa dirinya langsung menerima mahar dari salah satu peserta di lingkungan BKD. Serta memberikan sinyal akan mengembalikan mahar yang dimaksud. “Saya bisa kembalikan asal langsung dengan orangnya,” kata GS.         

Kepala BKD Humbahas, Domu Lumban Gaol, melalui Sekretaris BKD Sabar Purba di ruang kerjanya, Rabu (17/1/2018) mengatakan, peserta  penyesuaian ijazah pada Oktorber tahun lalu untuk jabatan struktural fungsional umum sebanyak 31 orang dan tenaga pendidikan 2 orang.

Selebihnya untuk berkas kenaikan pangkat pada jabatan fungsional kesehatan, penyuluh pertanian dan guru ada 337 berkas.           

Ditanyai terkait adanya indikasi 'kenakalan' pada proses penyetaraan izasah, mantan staf Dinas Perhubungan itu mengatakan tindakan itu tidak dibenarkan karena dapat menciptakan konotasi buruk bagi citra dan kinerja ASN.

"Itu sangat tidak diperkenankan. Itu perbuatan yang kurang terpuji, apalagi terkesan memanfaatkan situasi yang sifanya untuk memperkaya diri,” pungkasnya.

Penulis: akim. Editor: aan.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!