Catatan: Pranoto, Wartawan Hetanews.com di Kabupaten Simalungun

Isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) yang pernah melanda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, pada Juni 2017 silam, nyatanya telah berdampak dan masih membekas di benak warga Sumatera Utara (Sumut) yang diketahui akan menggelar pesta
demokrasi pada Juni 2018 mendatang.

Dampak buruk akibat isu SARA, bahkan terkesan mengesampingkan nilai konstitusi Indonesia, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri serta berhak dipilih maupun memilih tanpa latar belakang SARA.

Meskipun belum terjadi guncangan sosial hingga pada tahap pendaftaran Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumut pada bulan ini, namun potensi kampanye hitam dan bergulirnya isu SARA sudah mulai muncul ke permukaan.

Jika kontestasi Pilkada disebut-sebut  sarat dengan permainan politik uang, kini persoalan penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan ini, dirundung isu SARA yang berujung carut marutnya tatanan sosial masyarakat.

Gagalnya pemerintah dalam memahamkan isi maupun makna Pancasila dan 34 pasal UUD 1945 serta butir-butirnya, dituding kalangan akademisi sebagai biang utama terjadinya kemerosotan etika sosial dan norma masyarakat.

Pemerintah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan rakyatnya, seolah berbanding terbalik dan justru menampilkan drama-drama politik yang kurang mencerdaskan.  

Ditambah lagi telah raibnya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tingkatan sekolah dasar sampai menengah, menjadi salah satu faktor kegagalan pemerintah dalam menciptakan generasi penerus yang unggul dalam keilmuan serta bijaksana dalam bertindak.

Disisi lain, gencarnya informasi di era milenial ini hampir tidak dibarengi kesadaran minat masyarakat dalam “membaca secara keseluruhan”, juga masih menjadi kendala mendasar.

Masyarakat tidak lagi membaca serta menganalisa sebuah informasi yang diterima, dan terkesan hanya membaca sepintas “judul” sebuah berita ataupun opini media.

Dalam bukunya yang berjudul Misteri Kata-Kata, Alm. KH. Abdurahman Wahid, pernah menyinggung soal minimnya kesadaran masyarakat dalam mengolah makna sebuah kata, hingga berujung pada kesalah pahaman dalam memaknai sebuah kata maupun kalimat.

Apa yang dituliskan Gus Dur dalam bukunya, faktanya bukan isapan jempol belaka. Mengingat masih pada tahap pendaftaran Bakal Calon Gubernur saja, sebagian besar warganet sudah mulai ikut “kebakaran jenggot”  jika calon yang didukung mulai “diserang” oleh pendukung lainnya dengan berita ataupun tulisan yang memuat ujaran kebencian.

Hal ini tidak terlepas dari budaya politik kurang “sehat” yang kerap diperlihatkan oleh oknum-oknum kader partai politik yang seharusnya ikut mencerdaskan masyarakat, bukan ikut memperkeruh suasana.

Setiap orang berhak memilih dan dipilih, namun seyogyanya menggunakan cara yang tidak menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

Setiap orang berhak didukung dan mendukung, namun sepantasnya tidak menggunakan cara membabi buta dan saling menghasut demi kepentingan “uang” ataupun kelompok tertentu.