Siantar, hetanews.com - Dinamika perpolitikan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 menarik untuk dibicarakan.

Apalagi, saat ini beberapa partai politik, menyatakan diri untuk menarik dukungannya kepada pasangan calon (paslon) gubernur yang membuat publik geger. Melihat kejadian tersebut, hetanews.com meminta tanggapan beberapa warga.

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, PKPI, PKB dan Partai Demokrat mengusung JR Saragih -Ance Selian untuk maju menjadi bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Usai penyerahan berkas pencalonan di KPU Sumut kemarin, tiba - tiba PKPI menyatakan menarik dukungan kepada JR Saragih dan Ance Selian. Meskipun dinilai hal itu sama sekali tidak mempengaruhi persyaratan pencalonan yang telah ditetapkan KPU, namun dinamika itu menarik untuk dibicarakan.

Kepada hetanews.com, Kamis (11/1/2017), Fransiskus Silalahi, menilai penarikan dukungan PKPI hanya meningkatkan posisi tawar. Hal ini dirasa berkaitan dengan bentuk protes kader  PPP Sumut yang juga menarik dukungan dari PDI Perjuangan, pasangan Djarot - Sihar Sitorus. Bedanya, PKPI mengalihkan dukungan mereka kepada paslon Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah.

"Kalau PKPI serius menarik dukunganya kepada JR - Ance itu mungkin sudah setingan politik pusat yang tidak menginginkan JR Saragih menjadi calon gubernur. Sejalan dengan isu tentang putera daerah atau calon import, hanya paslon JR - Ance pula yang sesungguhnya asli Sumut dan memiliki basis di Sumut," kata pria yang akrab disapa Frans ini.

Ditempat terpisah, Dame Jonggi Gultom mengatakan, hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah bagi dinamika perpolitikan. Namun, disisi lain, itu telah melanggar etika perpolitikan itu sendiri.

"Yang pasti ketika keluar surat rekomendasi antara kedua pihak dalam hal mengusung paslon untuk maju dalam pilkada dan telah mendaftar ke KPU, sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketika ada salah satu pihak yang tiba-tiba mangkir dari kesepakatan awal, berarti ada suatu perbuatan yang melangar etika. Akibat dari perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak," jelas pria yang berprofesi sebagai praktisi hukum ini.

Jonggi menambahkan, partai politik yang sudah mendaftarkan pasangan calonnya ke KPUD Provinsi Sumut tidak boleh lagi mengganti atau membatalkan dukungannya terhadap paslon yang sudah mereka daftarkan.

Dalam regulasi, sambung Jonggi, partai politik dilarang menarik dukungan setelah pasangan calon mendaftar dan diterima oleh KPUD. Kalau pun ditarik, KPU harus tetap mengakui dukungan tersebut.

Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan yang berisi aturan, bahwa partai politik tidak diperbolehkan lagi menarik dukungannya setelah didaftarkan ke KPU.

"Jadi, bukan setelah pendaftaran ditutup. Tapi setelah berkas pendaftaran kandidat diterima, baik berkas syarat pendaftaran maupun syarat pencalonan. Setelah itu, dukungan parpol dilarang untuk ditarik,"katanya seraya menambahkan, ketika ada partai politik yang akan menarik dukungannya terhadap salah satu paslon, maka tidak akan berpengaruh terhadap keikut sertaan paslon tersebut di Pilkada Sumut.