Siantar, hetanews.com- Pukul 00.01 WIB (1/1) kemarin, telah resmi harga Premium, yang tadinya Rp 8.500 diturunkan menjadi Rp 7.600, begitupun dengan harga Solar, yang sudah disesuaikan dengan harga pasar, padahal baru beberap bulan Presiden Jokowi menaikkannya.

“Tak ada yang salah dengan kebijakan ini. Akan tetapi banyak pertanyaan yang muncul dengan kebijakan ini," tegas Ketua Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) Siantar,Parluhutan Banjarnahor, SH saat ditemui di kediamannya jalan Damar Laut Parluasan, Selasa (6/1) Sore pukul 16.00 Wib.

Menurutnya, Pemerintah RI lewat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah mengatakan bahwa dengan menurunkan harga BBM diharga Rp 7.600, maka premium tidak mendapatkan lagi subsidi.

Kebijakan tersebut sangat aneh dan terkesan seperti ada yang disembunyikan oleh pemerintah. Anehnya, dengan alasan ingin mengurangi subsidi BBM di bulan november yang lalu maka pemerintah menaikkan harga premium Rp 8.500, akan tetapi ketika menurunkan harga premium diharga Rp 7.600, pemerintah mengatakan tak ada lagi subsidi untuk premium.

"Selayaknya KPK bisa menyelidiki persoalan ini karena sepertinya pemerintah menyembunyikan harga kelayakan dari subsidi BBM," terangnya.

Dengan kebijakan menurunkan harga BBM, maka tidak serta merta menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Kebijakan ini kemudian tidak secara signifikan membawa dampak baik untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Harga-harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik, terutama biaya transportasi masih mengikuti harga lama disaat BBM naik ", jelasnya.

Tambahnya lagi, Pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu melihat perkembangan harga minyak internasional. " Tidak kurang dari 45 hari, kebijakan menaikkan harga BBM telah banyak menimbulkan korban dan harus direvisi lagi. Pemerintahan Jokowi-JK harus melakukan evaluasi terhadap tim ekonomi kabinetnya," ketusnya.

Pria yang akrab disapa prima ini mengatakan, kebijakan energi dari pemerintah memang sudah sangat melenceng dari apa yang digariskan oleh konstitusi UUD 1945 terutama pada pasal 33. Apalagi pada saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) pasangan Jokowi-JK kental dengan semboyan TRISAKTI.

"Program pokok Politik yang Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Berkepribadian di bidang Kebudayaan (TRISAKTI) tidak pernah lagi terdengar dari pidato-pidato Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla. Semoga TRISAKTI yang sudah menjadi ruh kampanye Jokowi-JK tidak menjadi TRANSAKSI oleh kepentingan sesaat dari pemerintah," jelasnya mengakhiri.