Medan, hetanews.com - Anggota DPRD Medan, Ilhamsyah mengatakan, terkait aduan warga dengan keresahan terhadap kinerja kepala lingkungan (kepling), sepenuhnya ada di Kelurahan dan Kecamatan.

Namun, terkait dengan keresahan banyaknya narkoba dan kos campur yang diduga menjadi tempat praktik seks bebas, warga berhak dan wajib untuk mengawasi.

"Kalau masalah narkoba dan kos campur itu kan kebijakan hukum dan kebijakan pengawasan, masyarakat seharusnya ikut membantu pencegahan dan pengawasan masalah ini masyarakat juga harus berperan. Warga berhak mengawasi itu, bahkan berkewajiban," katanya, Rabu (27/12/2017).

Disampaikannya, terkait pengangkatan kepling, sepenuhnya ada pada Lurah dan Kecamatan. Sebab itu amanat Undang-Undang (UU), bahkan sudah ada Perdanya, yakni Perda Nomor 9 Tahun 2017.

"Kalau ada intervensi dari luar, apa lagi anggota DPRD yang intervensi, bisa gawat kita nanti ke depan. Gak boleh juga intervensi. Ini kan sekarang banyak pergantian kepala lingkungan, banyak intervensi oknum-oknum tertentu, jadi tidak boleh itu,"ungkapnya.

Dirinya berharap Lurah dan Camat, tidak tunduk atas intervensi tersebut. Sebab, Kepling merupakan perpanjangan tangan Lurah dan Camat. Kepling pun harus tunduk kepada perintah lurah dan camat untuk menjalankan tugasnya dengan baik, yang bisa dirasakan masyarakat.

sumber: tribun-medan.com