HETANEWS

Diduga Dinas PUPR Nias Terlibat Aksi Pungli, Rekanan Mengeluh

Nias, hetanews.com - Maraknya dugaan pungutan liar (pungli) pada proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nias, dinilai sebagian kalangan bagaikan lingkaran setan yang sulit dibasmi. 

Salah seorang rekanan atau penyedia jasa yang telah karatan di lingkungan Dinas PUPR Nias yang minta tak disebut namanyamengatakan, bahwa modus pungli yang digunakan oleh oknum-oknum staf di dinas itu sangat masif dan terstruktur.

“Kami sebagai rekanan merasa tercekik dengan pungutan tak wajar itu, kalau biaya penggandaan kontrak masih pada angka ratusan ribu wajarlah, tapi ini sampai jutaan per paket,”.

“Kita bukan tidak mampu mengerjakan sendiri penggandaan kontrak tersebut. Kalau kita yang kerjakan maka dicari-cari kesalahan kita, sehingga habis waktu dan biaya bolak-balik memperbaikinya. Tak ada pilihan lain, kita harus minta tolong dengan staf berinisial NT, disini lah terjadi tawar menawar itu,” ujar sumber, Rabu (27/12/2017).

Ketua Barisan Relawan Sokhiatulo Laoli dan Arosokhi Waruwu (Barasaro) Kabupaten Nias, Paulus Sohahau Halawa, minta Bupati Sokhiatulo Laolisegera panggil Kadis PUPR, Viktor Waruwu dan Kabid Binamarga Nuzlan Hia untuk menjelaskan soal bagi-bagi fulus yang ditengarai mengalir ke pimpinan.

"Saya minta Bupat Nias segera panggil Kadis PU dan Kabid Binamarga terkait bagi-bagi hasil pungli pada penggandaan kontrak yang konon katanya dibagi-bagi. Ini bukan jumlah sedikit loh, cukup fantastis jumlahnya,” papar Paulus. 

Pihaknya juga akan melaporkan dugaan pungli itu kepada Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam waktu dekat ini.

Mencuatnya masalah ini, karena sejumlah rekanan yang terlibat pada proyek di Dinas PUPR Nias mengeluh maraknya pungutan-pungutan yang sangat memberatkan. 

Informasi yang dihimpun dari beberapa rekanan menyebutkan, bahwa pungutan tidak hanya pada penggandaan kontrak saja, tapi uji laboratorium, serta pajak galian C. 

“Selain biaya penggandaan kontrak, juga dipungut biaya uji lab (di luar biaya resmi) bila melakukan uji lab. Bahkan termasuk pajak galian C juga jadi beban rekanan,” papar mereka.

Saat dikonfirmasi melalui via seluler, Kabid Binamarga, Nuzlan Hia membenarkan pungutan itu, namun ia membantah bila dikatakan pungli.

“Itu bukan pungli tapi saling membantu. Bila kedua belah pihak sepakat dengan harganya maka dilanjut pada pembuatan penggandaan kontrak. Soal besaran nilai memang bervariasi,” sebut Nuzlan, namun enggan menyebutkan nilainya. 

Saat wartawan menyebut angka paling rendah Rp 3 juta dan paling tinggi bisa mencapai puluhan juta, Nuzlan tak membantahnya. Menurutnya, ini tergantung nilai paket proyek. Artinya, semakin besar nilai proyek makin besar juga nilai kesepakatannya. “Ini kan kesepakatan antara rekanan dan staf kami bernama NT, lalu kenapa rebut?,” tukas Nuzlan. 

Nuzlan menilai, bahwa umumnya rekanan di Nias tidak bonafide, tak punya tenaga tehnik alat berat, bahkan kantor. “Jadi karena mereka minta bantu, apa salahnya kita bantu siapkan laporannya,” ucap Nuzlan.

Disinggung andaikan 1 paket saja rekanan sepakat Rp 3 juta, maka dikali ratusan paket proyek, apakah pungutan itu dinikmati oleh NT, Nuzlan menyatakan jika itu dibagi-bagi. “Oh...tidak, dibagi-bagilah,” ujarnya sambil tersenyum.

Penulis: soni. Editor: aan.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.