Medan, hetanews.com -  Elemen buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Upah Sumatera Utara (KAU Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro, Medan.

Aksi yang akan berlangsung selama 3 hari itu, guna menuntut janji Gubsu, Tengku erry Nuradi untuk segera menandatangani Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) Medan dan UMK Deliserdang di atas PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Aksi kita mulai hari ini hingga Kamis 21 Desember 2017," kata  Willy Agus Utomo, Presedium KAU Sumut sekaligus Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Selasa (19/12/2017).

Willy mengatakan, aksi yang dilakukan  para buruh Medan dan Deliserdang, guna mengawal UMK Deli Serdang yang telah di rekomendasikan Bupati sebesar Rp 2.720.100 dan UMK Medan agar Gubsu mengesahkan rekomendasi Walikota untuk opsi buruh Rp 2.784.731.

"UMK Medan dan Deliserdang sudah direkomendasikan di atas PP Nomor 78 ke Gubsu. Kita minta Gubsu jangan lama mengeluarkan SK nya. UMK berlaku pada Januari, namun hingga saat ini belum juga ditandatangani," ujarnya.

Demo para buruh yang berlangsung di Kantor Gubsum (foto: Ardiansyah)

Selain berlaku pada bulan Januari 2018, dewan pengupahan daerah di Medan dan Deliserdang juga terhalang untuk membahas penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

"Yang ditunggu buruh sebenarnya kenaikan UMSK, karena upah sektor ini naik di atas 5-10 persen di atas UMK yang telah di tetapkan. Jadi pemerintah Sumut jangan anggap sepele. Ini soal hajat hidup buruh Sumut yang makin susah," ungkapnya.

Ketua GSBI, Eben menilai, saat ini diduga ada politik upah murah di Kantor Gubsu.

"Ada dugaan pembisik Gubsu bermain. UMK Medan dan Deli Serdang yang di rekomendasi di atas PP Nomor 78 tersebut coba-coba mau dikembalikan,  atau di paksakan agar mengikuti sesuai PP Nomor 78. Kami tegaskan akan kami lawan dengan aksi besar besaran jika Gubsu mainkan upah buruh," sebutnya.