Medan, hetanews.com - Mantan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Sumatera Utara, Hasangapan Tambunan terlihat beberapa kali menutupi wajahnya dengan tangan kanannya ketika mendengarkan pembacaan dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada persidangan yang berlangsung di Ruang Cakra IV Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Senin (4/12/2017), Hasangapan beserta 6 orang terdakwa lainnya didakwa melakukan ‎tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan buku perpustakaan rumah ibadah, pengadaan buku perpustakaan pondok pesantren, dan pengadaan buku perpustakaan keliling. Dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran (TA) ‎2014, senilai Rp 11 miliar.

Adapun enam terdakwa lain yaitu Syahril selaku ketua Panitia Lelang, Gunar Seniman Nainggolan selaku Sekretaris lelang dan Heri Nopianto selaku Direktur CV Indoprima.

Kemudian, Muchamad Chumaidi selaku direktur CV Multi Sarana Abadi kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling kabupaten/kota di Sumut‎, Rahmat Syah yang menjabat sebagai ‎anggota panitia lelang dan Willian Josua Butar Butar sebagai Wakil Direktur (Wadir) CV Alpha Omega.

"Para terdakwa, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana mana dilakukan terdakwa," ucap JPU, Adlina.

Lebih lanjut JPU menyebutkan kegiatan ‎pengadaan di BPAD Sumut itu sesuai dengan surat keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/183/KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014.

"‎Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 1.170.788.572,94," ungkap Adlina.

Perbuatan para terdakwa kemudian diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

sumber: tribun-medan.com