HETANEWS

Massa Formikom Datangi Dinsos, Ini Dilakukan Polres Simalungun

Personil Polres Simalungun tampak berjaga-jaga di Kantor Dinas Sosial Simalungun. (foto/zai)

Simalungun, hetanews.com - Personil Polres Simalungun mengamankan unjuk rasa yang digelar  Forum Orang Miskin (Formikom), di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, Batu 20 Nagori Sigodang, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Kamis (30/11/2017).

Aksi tersebut melibatkan 25 orang diketuai Lipen Simanjuntak yang berasal dari Nagori Bah Kora II, Nagori Janggir Leto, Nagori Simpang Pane, Kecamatan Panambean Pane dan Saribu Jawa, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.

Massa menuntut karena tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Sedangkan yang menerima bantuan di Nagori tersebut, tergolong masyarakat mampu.

Saat orasi, Lipen Simanjuntak menyampaikan beberapa hal, yakni, banyak orang miskin tidak terdaftar sebagai penerima hak mereka, Pangulu Dolok Marlawan dituding ikut menerima bantuan beras miskin (raskin), data tahun 2017 milik Dinsos, penerima bantuan banyak yang tidak benar agar dinas tersebut meninjau kembali penerima bantuan pemerintah pada tahun 2018 mendatang.

Pegawai Dinas Sosial Simalungun saat mencacat aspirasi massa Formikom. (foto/zai)

Masih kata Lipen, bahwa penambahan Program Keluarga Harapan (PHK) selama ini, dinilai pandang buluh dan banyakan keluarga pangulu. Lipen juga mengatakan, bahwa warga yang ikut aksi tidak pernah mendapatkan bantuan Kube (Kelompok Usaha Bersama).

Dan dana lansia juga dinilai pandang bulu, dI mana massa yang hadir tidak pernah mendapat bantuan tersebut dan masih banyak masyarakat yang tidak menerima.

Menanggapi tuntutan itu, Asri Dariani Lubis selaku Kasi Perlindungan Sosial menyampaikan, bahwa aspirasi Formikom tersebut akan ditampung dan disampaikan kepada pimpinan.

Sedangkan Yohana Simbolon, selaku Operator PKH menyampaikan, bahwa data penerima bantuan di Kabupaten Simalungun Tahun 2017 sebanyak 16.925 orang.

Dia menyarankan kepada pengunjuk rasa agar berkoordinasi kepada Pangulu Nagori untuk surat keterangan tidak mampu dan diketahui oleh Camat, serta menyampaikan data awal validasi (penambahan data penerima bantuan sosial) tahun 2017 sebanyak 8.932 data.

Pihak pengunjuk rasa tetap kurang berterima atas penjelasan yang sudah disampaikan dan tetap bertahan di Dinsos. Termasuk mengharapkan kehadiran Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Frans NE Togatorop untuk menjelaskan langsung terkait bantuan pemerintah.

Massa Formikom duduk - duduk di pekarangan kantor Dinas Sosial Simalungun. (foto/zai)

Hingga pukul 15.30 WIB, Kadinsos baru menerima massa  dan menerangkan, bahwa Dinsos tidak pernah mendata tetapi verifikasi data.

Selain itu, PHK yang menerima adalah masyakat yang tergolong miskin dan Dinsos Kabupaten Simalungun akan melakukan verifikasi ke lapangan terhadap masyarakat yang dikategori miskin serta menyatakan, pihaknya akan bekerja dengan menghimbau Formikom untuk memberikan data untuk diajukan ke Mendagri.

Frans menjelaskan, bahwa masalah angka penerima bantuan pemerintah, bisa berubah sesuai verifikasi Dinsos.

Sedangkan masalah Kube tahun 2017, di Kabupaten Simalungun masih mendapat 30 kelompok. Tahun 2018 mendatang, Dinsos Simalungun akan mengajukan lebih banyak lagi.

"Sementara untuk bantuan terhadap lansia dan orang cacat, langsung ke rekening masing-masing melalui Bank Mandiri," tegasnya.

Meskipun telah mendapatkan penjelasan dari Kadinsos, massa tetap merasa kecewa. Karena merasa tidak mendapatkan kepastian tentang keluhan mereka, sehingga massa mendesak agar  Dinsos benar-benar mendata masyarakat yang miskin, seperti yang hadir pada aksi saat itu.

Direncanakan, pihak pengunjuk rasa akan melakukan aksi lebih besar.

Polres Simalungun, saat pelaksanaan unjuk rasa tersebut melakukan pengawalan terhadap seluruh rangkaian aksi hingga berakhir dengan aman dan kondusif.

Penulis: zai. Editor: gun.