HETANEWS

Gejolak Menerpa Kota “Sapangambei Manoktok Hitei”, Apa Kabar Pemerintah?

Unjuk rasa supir angkutan umum di Jalan Merdeka Siantar, Rabu (29/11/2017). (Foto : Hug)

Catatan: Pra Noto

Unjuk rasa kembali pecah di Kota Siantar pagi ini, Rabu (29/11/2017). Untuk kedua kalinya, supir angkutan umum dari berbagai trayek, memblokade ruas Jalan Merdeka, tepatnya di seputaran Balai Kota Siantar.

Masa yang berjumlah puluhan orang mengajukan tuntutan agar angkutan berbasis online segera ditiadakan di kota dengan semboyan “Sapangambei Manoktok Hitei” ini. Pasalnya, mereka menilai angkutan berbasis daring ini telah mengurangi pendapatan sehari-hari para supir angkutan konvensional.

Selain itu, jenis angkutan online juga dianggap illegal serta cacat hukum. Lantas, benarkah pendapatan supir angkutan konvensional menurun drastis pasca angkutan berbasis daring menjamur di Kota Siantar?  Dan benarkah angkutan online seperti Gojek atau sejenisnya tidak mempunyai dasar hukum yang tetap?

Pada tahun 2016 lalu, pemerintah melalui Menteri Perhubungan (Menhub)m menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32 Tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Permenhub No 26 Tahun 2017 sebagai upaya jawaban atas tuntutan sejumlah perusahaan dan pengemudi layanan angkutan umum berbasis online.

Meskipun regulasi telah lahir, namun intensitas gejolak terus timbul antara supir konvensional dengan supir online. Bahkan sampai hari ini, penyedia jasa angkutan online masih dianggap illegal menyusul putusan Mahkamah Agung RI  No 37 P/HUM/2017, yang memerintahkan Kemenhub agar mencabut 14 poin dari 72 pasal Permenhub 26 Tahun 2017, karena tidak mempunyai ketentuan hukum yang tetap dan bertentangan dengan UU Lalu Lintas serta UU Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM).

Dilansir dari sindikat.co.id, Pengamat Hukum Universitas Atmajaya, Djoko Setijowarno mengatakan, permasalahan utama justru terletak pada kendaraan itu sendiri, sepeda motor tidak sesuai dengan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama seperti apa yang ditegaskan dalam pasal 47 UU Lalu Lintas.

UU Lalu Lintas tidak secara tegas melarang penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum, dan sampai saat ini penegasan tentang dasar hukum angkutan berbasis online juga belum jelas keberadaannya. Di sisi lain, keberadaan angkutan online telah menimbulkan dampak positif terhadap pengentasan masalah pengangguran.

Salah satu supir angkutan konvensional menuturkan, hadirnya angkutan online di Kota Siantar telah merugikan mereka. Sebelumnya, 1 hari mereka dapat memiliki penghasilan Rp 100-150 ribu, namun kini berkurang drastis bahkan tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

“Sudah payah sekarang dapat sewa (penumpang), pada lari semua ke Gojek. Susah kami ini supir-supir angkot dan becak,” ujar salah seorang peserta unjuk rasa.

Mengingat semakin tingginya potensi konflik horizontal yang timbul akibat permasalahan ini, pemerintah diharapkan segera mengambil sikap tegas dengan menerbitkan payung hukum yang mengakomodir kedua belah pihak. Peraturan tentang angkutan online sepatutnya mempertimbangkan azas “Leg spesialis derogate leg superior”, agar kedepannya tidak terjadi kerancuan hukum seperti sebelumnya.

Tentunya hal ini bukanlah tugas Kemenhub semata, mengingat UU Lalu Lintas tidak mengakomodir keberadaan angkutan online, Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah perlu melakukan revisi UU No 22 Tahun 2009 dengan mempertimbangkan subtansi, kultur, serta kajian akademik mengenai angkutan berbasis online agar tidak merugikan satu pihak.

Menjamurnya angkutan online di Kota Siantar, merupakan bagian dari trend yang tengah berkembang di kalangan masyarakat. Akan tetapi, pada prinsipnya Indonesia adalah negara hukum dan segala tindakan masyarakat maupun pemerintah haruslah tunduk terhadap aturan hukum yang ada.

Angkutan konvensional telah memiliki dasar hukum yang jelas, bagaimana dengan angkutan online? Pemerintah melalui PP No 74 Tahun 2014 telah menegaskan angkutan konvensional sebagai salah satu lingkup angkutan jalan, bagaimana dengan angkutan berbasis online?        

Penulis: tim. Editor: gun.