Siantar, hetanews.com - Sumut Watch, organisasi non pemerintah bergerak di bidang pengawasan kebijakan pemerintahan menilai permohonan petunjuk dan klarifikasi Pemko Siantar terkait putusan Fatimah Siregar sebagai bentuk kamuflase mengulur pencopotan wanita yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata.

Demikian disampaikan Ketua Sumut Watch, Daulat Sihombing kepada hetanews, perihal surat permohonan petunjuk dan klarifikasi perihal putusan Fatimah Siregar ke Pengadilan Negeri Siantar oleh Pemko pada 25 Oktober 2017.

"Harusnya Pemko Siantar tidak meminta klarifikasi, cukup meminta petikan putusan. Tapi dengan surat Pengadilan itu, substansi permintaan klarifikasi pemko pada pokoknya sudah terjawab," ujarnya, Kamis (23/11/2017).

Sesuai putusan pengadilan, wanita kelahiran 03 Nopember 1968 divonis 1,3 tahun pada 29 Januari 2007 atas kasus korupsi pengadaan mobil Puskesmas keliling sebanyak 5 unit tahun anggaran 2004.

Tak jelas tujuan pemerintah meminta klarifikasi dan petunjuk atas putusan tersebut. Namun, dari salinan surat yang diterima hetanews, PN Siantar menolak mengamini permohonan pemko sesuai balasan surat pada 14 November 2017.

"Permintaan klarifikasi patut diragukan hanya sebagai bentuk kamuflase atau kepura-puraan Wali Kota untuk mengulur pencopotan Fatimah," tambahnya.

Menurut dia, pemerintah bila ingin memastikan status mantan napi yang disandang Fatimah sekarang tak meski harus kepada pihak pengadilan. Terhadap kepolisian, kejaksaan juga dapat dilakukan dan bahkan konfirmasi langsung terhasap Kepala Dinas Pariwisata itu.

"Bukti dia (Fatimah) mantan napi bahkan Sumut Watch sudah mengirimkan salinan putusan dan petikan kepada Wali Kota," beber Daulat.

Dengan adanya permohonan itu, pemerintah kota patut diduga bersikukuh bakal mempertahankan mantan napi tersebut memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) ataupun jabatan struktural dilingkungan Pemko Siantar.

Padahal menurut Daulat dalam keterangan sebelumnya mengatakan, larangan mantan napi diatur sejumlah ketentuan.

Di antaranya, Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 23 ayat (3) dan (4), UU Nomor 43 Tahun 1999. Pasal 3 dan 7 PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian sementara PNS, Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/4329/5J, tentang larangan untuk mengangkat mantan narapidana korupsi dalam jabatan struktural. Fatimah Siregar haruslah diberhentikan dari kedudukannya selaku PNS dan/ atau dari jabatannya selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Siantar.