HETANEWS

Operasi Zebra Toba Berakhir, Efektif kah Menimbulkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas?

Operasi Zebra Toba 2017 yang digelar Sat Lantas Polres Siantar, di Jalan Besar Siantar-Parapat, Kelurahan Siantar Marimbun. (foto/pra noto)

Catatan: Pra Noto

Operasi Zebra Toba 2017 yang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia telah berakhir. Sebanyak 1.123 lembar kertas tilang dilayangkan Polres Siantar, per 14 November 2017 kepada pengendara kendaraan roda dua maupun empat yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

Meskipun berjalan dengan kondusif dan sesuai sasaran, operasi zebra yang digadang-gadang dapat menekan angka kecelakaan serta upaya penegakan budaya tertib lalu lintas, nyatanya belum menimbulkan efek jera bagi pengendara kendaraan roda dua maupun empat.

Lantas, efektif kah operasi zebra yang dilakukan kepolisian untuk menimbulkan kesadaran hukum bagi pengguna lalu lintas?

Fakta yang ditemukan tim hetanews sungguh mencengangkan. Bagaimana tidak, diantara banyaknya pengendara yang melintas di jalan raya, hampir rata-rata memilih menghentikan laju kendaraan mereka sekitar 100 m dari lokasi razia yang digelar pihak kepolisian.

Tampak sejumlah pengendara sedang berkerumun menunggu razia selesai digelar. (foto/pra noto)

Alasan klasik kemudian diutarakan beberapa pengendara, mulai dari tidak memiliki Surat Izin Mengendara (SIM), tidak memakai helm, hingga alasan Surat Keterangan Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sudah lewat tempo perpanjangan.

Anehnya, pihak kepolisian dalam hal ini Polantas, justru terlihat membiarkan kerumunan pengendara yang berhenti untuk menunggu selesainya razia. Padahal, salah satu tujuan digelarnya Operasi Zebra Toba tahun 2017 ialah untuk menimbulkan kesadaran serta disiplin lalu lintas.

Kendati angka kecelakaan lalu lintas di kota Siantar pada tahun 2017 turun ke angka 48 persen, budaya tertib lalu lintas masih perlu ditingkatkan kembali. Kesadaran diri pengendara juga perlu diperhatikan, mengingat UU Lalu Lintas dengan tegas menyatakan, bahwa kelengkapan kendaraan seperti SIM, STNK, helm serta kelengkapan lainnya harus dimiliki pengendara dalam mengemudikan kendaraannya.

Di sisi lain, pihak kepolisian juga diharapkan bersikap ramah tama dan mengutamakan pembinaan ketimbang sanksi tilang.

Tindakan tilang harus diberikan bagi pelanggar berat lalu lintas, namun upaya pencegahan dengan cara memberikan arahan serta tidak bersikap arogan, dapat dijadikan cara pertama untuk menimbulkan kesadaran hukum bagi pengendara.

Hal tersebut diharapkan sesuai dengan tujuan hukum pidana di Indonesia, yakni membina serta menimbulkan efek jerah bagi pelaku pelanggaran lalu lintas. Tindakan tegas kepolisian sangat diharapkan oleh masyarakat, tetapi masyarakat juga membutuhkan pembinaan berkesinambungan dari kepolisian yang diketahui merupakan garda terdepan dalam pembinaan serta penegakan hukum.  

Penulis: tim. Editor: gun.