Simalungun, hetanews.com - Tunggul Tampubolon, selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, membeberkan alasannya mengapa mengaku sebagai mantan Sekretaris Panitia pembagi lahan eks Hutan tanaman Industri (HTI).

"Gininya itu, pak Sinaga. Semalam saya ngaku mantan karena ketua dan sejumlah anggota sudah meninggal dunia. Jadi bubar-bubar begitu ajanya kepanitian,"terang Tunggul dari seberang saat dikonfirmasi via ponsel, Minggu (12/11/2017).

"Seharusnya bukan aku yang bapak konfirmasi, tapi mantan Pangulu Nagori Buntu Bayu, Januar Sinaga. Karena, SK panitia pembagian lahan ditandatangani beliau. Dan berkasnya masih ada padanya," katanya lagi.

Dia menjelaskan, pembubaran panitia secara administrasi tak ada dan bubar begitu aja. Sebab, sudah tidak ada lagi panitia yang proaktif. Dan persoalan ini sudah lama, bahkan ada masyarakat yang melaporkan kepanitian kepada pihak yang berwajib yakni, Kepolisian dan Kejaksaan.

"Dan sampai saat ini, belum ada keputusan yang inkrah," ungkap Tunggul yang turut melibatkan istrinya, Rengsa boru Nababan jadi panitia.

Menurutnya, dalam bahasa Batak Toba, yang dikatakan Pangulu Nagori Buntu Bayu, Lumuntar Sidabutar, kemarin, bahwasanya menyaksikan adanya jual beli lahan HTI itu salah. Akan tapi hanya sekedar mengetahui. Bukan menyaksikan penjualan eks lahan HTI seluas 15 hektar ke investor bernama Lintong.

Dan soal pendistribusian lahan menurutnya sudah sebesar 95 % dilaksanakan.

Baca Juga: Persoalan Pendirian PKS di Eks Lahan HTI Memanas, Dadang Pramono Milih 'Kabur'

Apakah eks lahan HTI yang dijual bersertifikat. Lalu uang penjualannya dikemanakan, tanya hetanews. "Kalau dari telepon susah menerangkannya. Gini aja, kapan kita jumpa biar jelas," ujarnya.

Tampak berdiri tangan menunjuk, anggota panitia, M Sinaga yang menuding pangulu berlaku
diskriminasi perihal undangan.(foto/zai)
 

Sebelumnya, Sabtu (11/11/2017) lalu, dipertemuan yang digelar di Kantor Pangulu Nagori Buntu Bayu, Tunggul Tampubolon ngotot dan terkesan anarkis, mengatakan sudah tidak ada lagi panitia pembagian lahan.

Dan saat dipertemuan itu, diakuinya sebagai peserta dan mantan panitia pembagian eks lahan HTI di Kecamatan Hatonduhan kepada salah satu anggota panitia, M Sinaga. Dan aksinya itu pun memicu anggota DPRD Simalungun, Dadang Pramono, permisi keluar dari pertemuan tersebut.

Berdalih persoalan internal untuk diselesaikan sendiri. Walau hadirnya Dadang di pertemuan itu adalah atas undangan.

Pemerintahan Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan dalam hal untuk mengambil kebijakan agar persoalan untuk dibangunnya kembali PKS, di atas lahan eks HTI berjalan lancar.

Kegaduhan lainnya yang timbul pada pertemuan itu, Pangulu Nagori Buntu Bayu, Lumuntar Sidabutar, dituding sejumlah anggota panitia dan masyarakat mendiskriminasi soal mengundang.

Namun terkait itu, Lumuntar terkesan berkelit dengan mengatakan bahwa perihal undangan kepada gamot huta di Nagori Buntu Bayu sudah mengingatkannya agar semua masyarakat yang terkait  diundang.

"Sudah saya bilang, undang semua masyarakat. Kalau lah gamot tidak mengundang, saya minta maaf. Mana kamu gamot Huta I. Kenapa beliau ini tak kau undang," selaknya dan dijawab gamot lupa.

"Selama saya pangulu disini, tidak mau membeda bedakan masyarakat. Saya meminta maaf atas nama Pangulu Nagori Buntu Bayu yang tidak mengundang saudara," kata Lumuntar berjumawa.