Labuhanbatu, hetanews.com - Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 ini telah menyahuti himbauan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan semenjak diserahkan pada tahun 2014 lalu.

Demikian dijelaskan Kepala Bapenda Kabupaten Labuhanbatu Tomy Harahap, Senin (6/11/2017) sore di ruang kerjanya.

Dijelaskan Tomy Harahap, tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut untuk tersajinya data yang valid tentang objek dan subjek PBB di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga dapat mensukseskan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Bapenda pada tahun 2017.

Secara rinci Tomy Harahap mengungkapkan bahwa kegiatan yang mereka lakukan diawali pada tanggal 29 Agustus 2017 di Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan. Kemudian tanggal 5 September 2017 di Kecamatan Bilah Barat. Selanjutnya tanggal 13 September 2017 di Kecamatan Pangkatan dan Kecamatan Bilah Hulu.

Berlanjut tanggal 26 September 2017 dilaksanakan di Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hilir. Tanggal 12 Oktober 2017 di Kecamatan Bilah Hilir dan 26 Oktober 2017 di Kecamatan Panai Hulu.

Sosialisasi itu merupakan tindak lanjut dari himbaun BPK-RI yang dalam rekomendasinya meminta agar dilakukan verifikasi dan validasi data potensi PBB di Kabupaten Labuhanbatu agar data yang dimiliki lebih akurat.

"BPK meminta agar dilakukan validasi data potensi PBB. Sebab, sejak peralihan tanggung jawab pemungutan PBB dari Kantor Pajak Pratama kepada Pemkab Labuhanbatu, belum pernah dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga datanya tidak akurat," ujar Tomy.

Tomy juga berharap kepada Kepala Desa, Lurah dan Kepala Lingkungan (Kepling) agar proaktif menghimbau warga masyarakat untuk membayar PBB, sehingga yang diharapkan termasuk target yang sudah direncanakan dapat tercapai dan terwujud.