HETANEWS

Elpiji 3 Kg Langka di Tanjungbalai, Polisi Terheran saat Monitoring

Polisi menemukan gas elpiji 3 kg dari kabupaten lain. (foto/ferry)

Tanjungbalai, hetanews.com - Kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kg telah terjadi sejak dua pekan terakhir. Kelangkaan ini diduga karena permainan nakal. Demi meraih keuntungan yang besar, para agen nakal ini mengoplos gas bersubsidi menjadi non subsidi dan menyalurkannya ke daerah lain.

Untuk saat ini, harga elpiji bersubsidi 3 kg di pasaran dengan harga Rp 25 ribu dan di atas harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp 16 ribu.

Menindak lanjuti kelangkaan tersebut, Satuan Reskrim Polres Tanjungbalai melakukan monitoring ke gudang agen elpiji, pada Selasa (7/11/2017) siang.

Saat petugas mendatangi tempat penyaluran gan elpiji yang terletak di kecamatan Teluk Nibung, petugas sangat tercegang karena di gudang tersebut terdapat beberapa mobil cold diesel berisi ratusan gas elpiji 3 kilogram.

Anehnya di badan truk tersebut tertera tulisan gas bersubsidi yang berasal dari wilayah kabupaten berlainan yakni, kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Asahan dan Tanjungbalai.

Petugas Sat Reskrim Polres Tanjungbalai menemukan truk pengangkut gas elpiji 3 kg dari daerah lain. (foto/ferry)  

Atas penemuan tersebut, petugas pun menanyakan hal ini kepada seorang lelaki bernama Aleng, yakni pemilik PT Sumber Berlian Lestari.

Jawaban yang diberikan cukup mencengangkan. Karena PT Sumber Berlian Lestari ini ternyata mempunyai izin pendistribusian gas elpiji 3 kilogran dari daerah Kabupaten Labura.

“Izin kami dari Kabupaten Labura, pak, di sini hanya sebagai tempat transit saja karena lokasi di sana yang tidak memungkinkan," ujar Edi, salah seorang perwakilan dari PT Sumber Berlian Lestari.

Untuk penyalurannya kepada warga Tanjungbalai ini, kami sudah mengadakan MoU dengan Wali Kota Tanjungbalai. Namun saat diminta bukti MoU tersebutm pemilik ini berdalih hanya MoU lisan aja. Dan kami dibenarkan Wali Kota untuk menyalurkan gas 3 kilogram ini kepada warga Tanjungbalai, “kilah Edi.

Sungguh sangat mencengangkan temuan tersebut karena di lokasi ini terdapat seribuan tabung gas 3 kilogram, sementara  izin pendistribusian yang dikeluarkan untuk daerah Labura, namun lokasinya berada di wilayah Kota Tanjungbalai.

Sementara itu, Nurmalini, selaku Kabag Humas Pemko Tanjungbalai, membantah bahwa Wali Kota telah mengadakan MoU dengan pihak tersebut. "Mereka hanya mempunyai izin tempat untuk  penjemuran ikan asin, bukan tempat penyimpanan gas elpiji atau penyaluran elpiji," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, para wartawan yang ikut meliput dalam monitoring tersebut pun heran. "Berani ya mereka memakai nama Wali Kota," kata beberapa wartawan keheranan atas pengakuan agen tersebut.

Tabung gas dari daerah lain disimpan dalam gudang. (foto/charles)

“Tidak boleh karena itu barang subsidi dan setiap daerah sudah ada kuotanya masing-masing. Jika ada yang terbukti menjual elpiji bersubsidi ke luar wilayah, maka agen atau pangkalan akan dicabut izinnya," ujar Reagen Silaen, tokoh masyarakat.

Pihaknya menduga ada permainan kotor disini karena alasan yang diberikan agen ini sangat tidak masuk akal dan seperti membodohi petugas. "Karena kalau dilihat lokasi ini berada di tepi sungai dan kuat dugaan disalurkan ke kapal-kapal besar yang bertambat di sekitar lokasi tersebut," ujarnya.

Walaupun terjadi kesalahan dalam penyaluran gas bersubsidi 3 kilogram tersebut, namun petugas dari Polres Tanjungbalai tidak melakukan penindakan terhadap agen tersebut.

Menurut Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai, AKP Heri Sofyan, bahwa dalam hal pendistribusian ke daerah lain ini, bukan wewenang dari pihak Kepolisian untuk mengambil tindakan karena tidak termasuk dalam tindak pidana.

"Dan ini merupakan wewenang dari pemerintah kota Tanjungbalai. Kalau terjadi pengoplosan, barulah tugas kita untuk menindak lanjutinya," jelas Heri.

Sebenarnya sangat sederhana untuk menyelesaikan masalah kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kiogram ini, yakni dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan Pemko, pertamina dan aparat penegak hukum.

Walaupun demikian, tim yang dibentuk harus benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan melindungi masyarakat miskin. "Tanpa itu, pembentukan tim akan percuma dan hanya akan menghabiskan biaya," katanya.

Penulis: ferry. Editor: gun.