HETANEWS

Faisal Wan: Kejari Sergai dan PN Lubuk Pakam Langgar Perma No 1 Tahun 2017 dan KUHP

Gedung PN Tebingtinggi (foto/ver)

Tebingtinggi, hetanews.com - Sejak 3 bulan belakangan ini penurunan drastis jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri (PN) Tebingtinggi, diduga akibatnya berkurangnya pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sergai.

Dimana diketahui, Kejari Sergai menyidangkan perkara pidana di Sei Rampah bersama PN Lubuk Pakam.  

Hal itu mendapat sorotan dari advokat dan konsultan hukum, Faisal Wan saat ditemui hetanews, di ruang kerjanya, di Jalan Tuanku Imam Bonjol No 12 A Lantai II Kota Tebingtinggi, Senin (6/11/2017).

Kata Faisal Wan, bahwa Kejari Sergai dan PN Lubuk Pakam jelas-jelas telah melanggar PERMA jika menyidangkan perkara pidana, di luar wilayah hukumnya.

Dikatakan Wan, terkait wilayah hukum telah jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.       

"Dalam PERMA tersebut dinyatakan, bahwa untuk Kabupaten Serdang Bedagai di wilayah kecamatan Sei Rampah, Sei Bamban, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Dolok Masihul, Sipispis, Bandar Khalifah, Dolok Merawan, Tebingtinggi, Tebing Syahbandar, Serbajadi, dan Silinda adalah masih merupakan wilayah hukum PN Tebingtinggi dan bukanlah kewenangan dari PN Lubuk Pakam. Dan seharusnya, PN Lubuk Pakam mengetahui dan mematuhi PERMA tersebut agar tercipta tertib penyelenggara peradilan dan memudahkan masyarakat/pencari keadilan dalam pelayanan keadilan,"jelas Faisal.

Pengunjung PN Tebingtinggi tampak semakin sepi. (foto/ver)

Sambung Faisal, selain melanggar PERMA, Kejari Sergai dan PN Lubuk Pakam yang bersidang di Seirampah yang telah menyidangkan perkara pidana yang bukan merupakan wilayah hukumnya juga telah melanggar hukum acara  (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).

Khususnya tentang kewenangan mengadili secara relatif sebagaimana diatur dalam pasal 84, pasal 85, dan pasal 86 KUHAP yang mengatur tentang kewenangan mengadili perkara pidana, yang mana dalam pelimpahan perkara pidana haruslah berdasarkan tempat terjadinya suatu tindak pidana (locus delicti) atau dapat berdasarkan tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang akan dipanggil ke persidangan. 

Seharusnya, atas pelimpahan perkara yang dilimpahkan Kejari Sergai, Ketua PN Lubuk Pakam terlebih dahulu meneliti/memeriksa secara seksama, apakah tindak pidana itu terjadi di wilayah hukumnya. Jika sudah nyata terjadi di wilayah hukumnya, maka dia yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Sebaliknya, apabila dari hasil penelitian, ternyata perbuatan tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukumnya, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketua pengadilan yang bersangkutan, menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada PN yang berwenang dengan mengeluarkan surat penetapan.

"Sehingga, jika misalnya terjadi suatu tindak pidana dan tempat tinggal terdakwanya (tempat terdakwa ditahan) atau misalnya saksi-saksi berada di kecamatan Bandar Khalifah, sudah semestinya perkara tersebut disidangkan di PN Tebingtinggi. Karena, wilayah Bandar Khalifah adalah masih termasuk wilayah hukum PN Tebingtinggi, meskipun terdakwa tidak mengajukan eksepsi kewenangan relatif. Sehingga, penumpukan ataupun penurunan perkara di PN Tebingtinggi dan PN Lubuk Pakam dapat terhindari dan hal ini juga memudahkan masyarakat setempat dalam mengakses informasi di pengadilan,"jelasnya.

Tampak ruang sidang sepi aktifitas. (foto/ver)

Tentang rumor yang beredar yang menjadi alasan Kejari Sergai melimpahkan perkaranya ke PN Lubuk Pakam supaya dekat bersidang di Seirampah, menurut Faisal, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah nyata-nyata melanggar hukum acara pidana.

Selain itu, lanjutnya, belakangan ini justru banyak masyarakat mengeluhkan tentang jarak tempuh persidangan yang cukup jauh dari tempat tinggal masyarakat wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Dimana, masyarakat yang berada di kecamatan Bandar Khalifah, Tebingtinggi, Tebing Syahbandar, Sipispis, Dolok Merawan harus datang jauh-jauh ke Sei Rampah untuk melihat persidangan keluarganya yang tersangkut perkara pidana.

"Padahal, masih jauh lebih dekat letak PN Tebingtinggi dari pada ke Sei Rampah. Lagi pula, jika tersangkanya ditahan, juga dititipkan di Lapas Tebingtinggi, sehingga tidak efisien jika harus disidangkan di Sei Rampah,"tegas Faisal mengakhiri.
 

Penulis: ver. Editor: gun.