HETANEWS.COM

Camat Ujung Padang Tolak Laporan Money Politic Pilpanag, Ini Alasannya

Surat pernyataan salah satu pemilih yang menerima uang dari Calon Pangulu nomor urut 5.

Simalungun, hetanews.com - Adanya laporan yang dilayangkan 4 Calon Pangulu Nagori Dusun Ulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun terkait dugaan money politik, sehingga calon nomor urut 5 menang dalam Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag), Sabtu (21/10/2017) lalu. 

Camat Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Mohammad Fikri Damanik, Selasa (24/10/2017) tidak membantah. Namun menurutnya, laporan terrsebut bukan ranahnya dalam hal untuk menindaklanjutinya. karena yang dilaporkan bukanlah terkait administrasi. 

"Mengacu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pilpanag dan buku petunjuk pelaksanaan pilpanag serentak 2017 bab VII huruf A poin ke 2 (dua), bahwa bentuk pelanggaran yang dapat dilapor adalah pelanggaran administrasi," ucap Fikri. 

Sementara yang dilaporkan masyarakat, yakni dugaan money politik. Dan tidak termasuk pada pelanggaran administrasi. Dan selaku Panwas Kecamatan, pihaknya tidak ada wewenang dalam hal mengawasi maupun menindaklanjuti karena bukan ruang lingkup mereka. 

"Surat laporan masyarakat ada kita terima, persisnya, Minggu (22/10/2017). Yang namanya surat masuk, kita harus balas, dan hari ini Sekcam kita suruh antar. Terkait dugaan money politik, itu non administrasi dan bukan kami yang menindaklanjutinya," kata Fikri. 

Surat balasan penolakan laporan dari Camat Ujung Padang.

Hari itu juga balasan Panwas Kecamatan layangkan kembali suray kepada yang bersangkutan. Jika selanjutnya ditindaklanjuti dengan melaporkan ke DPMPN (Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagori), terserah.

Namun menurut Fikri, dugaan itu tidak kuat. Karena memiliki satu orang narasumber. Dan itu di ketahui pihak kecamatan setelah membahas isi surat yang mereka terima.

"Kalau saya lihat, gugatannya tidak kuat. Karena hanya ada satu bukti. Dan tidak tangkap tangan," terang Fikri. 

Sementara menurut sejumlah sumber yang tidak ingin disebut namanya mengatakan, jauh sebelum Pilpanag Nagori Dusun Ulu dilaksanakan, kelima calon diminta membuat kesepakatan menolak adanya money politik dengan disaksikan Camat dan unsur Panwas lainnya. 

Diperparah lagi, ke 5 calon diwajibkan hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pukul 08.00 WIB. Akan tapi,  calon nomor urut 5 datang ke TPS  melebihi waktu hingga lebih kurang 1,5 jam lamanya dan tidak diberi sanksi administrasi oleh Panwas.

Baca: Pilpanag Dusun Ulu Diduga Terindikasi Money Politik

Penulis: zai. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan