Humbahas, hetanews.com - Hingga kini belum juga tuntas pelepasan lahan konsesi PT Toba Plup Lestari Tbk (TPL) sebanyak 5.172 hektar yang diserahkan Presiden Jokowi pada tahun 2016 lalu.

Pasalnya, Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) hingga saat ini belum menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta.

Para Panitia Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta juga disurati oleh Ketua DPRD Manaek Hutasoit untuk memintai laporan hasil dari kinerja para panitia. Namun sayangnya, permintaan itu tidak digubris panitia.

"Kemarin kita (DPRD) surati panitia agar membuat laporan, namun sampai sekarang tidak ada. Asisten I, Dinas Llingkungan Hidup dan banyak panitianya, sudah surati agar menyampaikan perkembangannya. Sudah satu minggu kita surati namun belum ada jawaban. Harus dari mereka drafnya, karena orang itu yang menelusuri dan meninjau lapangan," terang Manaek ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (20/10/2017).

Menurutnya, jika nanti belum juga ditanggapi, maka akan disurati lagi untuk kedua kalinya. Manaek juga mengaku, pihaknya telah menerima surat dari Lembaga Adat Marbun (LAM) yang menyatakan harus melibatkan mereka.

Sementara dalam keputusan rapat tanggal 29 September 2017 agar panitia memberikan data-datanya dan dibuat rekomendasinya. Ini berarti belum juga tuntas masalahnya di masyarakat.

"Kemarin pernah saya tanya, katanya masyarakat itu gak bisa sependapat. Alasannya, gak sesuai apa yang diharapkan masyarakat Pandumaan Sipituhuta," papar Manaek.

Menurutnya, itulah laporan melalui Asisten dan mereka belum bisa menerima sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Itulah makanya disurati agar datanya disampaikan kepada kita," sebut Manaek.

Lanjutnya, apabila panitia memberikan drafnya, maka pihaknya bisa memberikan ke perancang Undang-Undang (UU) dan Kemenkumham.

H.manullang,salah seorang panitia hukum adat pandumaan sipituhuta yang ingin di konfirmasi melalui seluler tidak berhasil,dikarenakan ponsel miliknya tidak di angkat angkat.