HETANEWS

Diduga Memperalat Anak saat Demo PT NSHE, Polres Tapsel “Panggil” Andi Harahap

Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan. (foto : Frengki)

Tapsel, hetanews.com - Pasca aksi masyarakat bersama anak- anak sekolah dari Dusun Gunung Hasahatan, Dusun Paske, dan Dusun Dano, Desa Aek Batang Paya, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis (12/10/2017) lalu, Polres Tapsel melakukan pemanggilan terhadap salah seorang warga, bernama Andi Harahap, penduduk Desa Bagas Lombang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel. 

Surat panggilan itu Nomor: S.Pgl/ 1359/X/2017/Reskrim. Andi Harahap akan  diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan  tindak pidana “setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa”.  Yang terjadi  pada Kamis (12/10/2017) sekitar pukul 10.30 WIB, di halaman Kantor Camat Sipirok, Kelurahan Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel. 

Sebagaimana dimaksud Pasal 76H Jo Pasal 87 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terkait reaksi Polres Tapsel tersebut, Sutrisno Pangaribuan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, daerah pemilihan Sumatera Utara 7 dan juga wakil bendahara Fraksi PDIP menyampaikan, bahwa pada saat terjadi upaya paksa dari PT NSHE melakukan aktivitas di lahan masyarakat, diduga telah terjadi penganiayaan dari oknum aparat yang membela PT NSHE terhadap masyarakat.

Akan tetapi, ketika masyarakat datang melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke kantor Polsek Sipirok dan Polres Tapanuli Selatan untuk membuat pengaduan, laporan masyarakat tidak ditanggapi, sehingga masyarakat yang menjadi korban tidak dapat melanjutkan visum.

Semua warga Negara, sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, maka demi keadilan, Polres Tapanuli Selatan seharusnya tidak menolak laporan masyarakat, ujar Sutrisno.

Kepedulian Polres Tapsel terhadap anak, melalui penerapan UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kita apresiasi. Akan tetapi, kepedulian tersebut jangan hanya diberlakukan pada aksi masyarakat Desa Aek Batang Paya, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, ujarnya.

Kepedulian ini akan kita awasi. Semoga dapat dilakukan secara konsekuen dan konsisten. Penerapan yang tidak konsisten akan menghadirkan dugaan bahwa penerapan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi, tandasnya.

Sebelum Polres Tapanuli Selatan menerapkan UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 yentang Perlindungan Anak ini, seharusnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dilibatkan untuk memastikan langkah penyelesaiannya, ujarnya.

Penerapan Pasal 76H Jo Pasal 87 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa”.

Perlu ditelaah secara baik. Pasal tersebut menjadikan kepentingan militer sebagai aktivitas utama. Kalimat dan/atau lainnya yang diyakini sebagai pintu masuk terhadap aksi masyarakat bersama anak- anak ini seharusnya dimaknai sebagai aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan militer. Kegiatan aksi masyarakat bersama anaknya, bukan merupakan kegiatan kepentingan militer dan tidak ada pembiaran anak tanpa perlindungan anak, ujarnya.

Persoalan utama antara masyarakat dengan pihak PT. NSHE adalah persoalan ganti kerugian atas tanah masyarakat yang akan dijadikan tempat membangun PLTA Simarboru dan perjanjian yang tidak ditepati oleh tim pembebeasan tanah.

Keterlibatan Polres Tapanuli Selatan seharusnya dapat memberi jalan keluar bagi kebuntuan komunikasi masyarakat dengan PT. NSHE. Pendekatan hukum dan kekuasaan hanya menyelesaikan persoalan di permukaan, tetapi tidak pernah mampu menyentuh akar masalah.

Masyarakat pasti mendukung program pemenuhan kebutuhan energi nasional yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintahan Joko Widodo. Akan tetapi, sepanjang masih ada persoalan, seharusnya diselesaikan terlebih dahulu.

Pihak- pihak terkait aktivitas pembangunan PLTA Simarboru selalu menyebut, bahwa aktivitas tersebut sebagai program Jokowi sebagai upaya membenturkan Jokowi dengan rakyatnya.

Persoalan ini sebagai akibat dari absennya Negara melalui Kepala Daerah (Bupati Tapanuli Selatan dan Gubernur Sumatera Utara). Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, semestinya dapat menyelesaikan persoalan ini. Kalau saja ada keterlibatan aktif dari Bupati Tapanuli Selatan dan Gubernur Sumatera Utara, dipastikan masyarakat bersama anak- anaknya tidak harus melakukan aksi turun ke jalan raya.

Bupati Tapanuli Selatan bersama DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Gubernur Sumatera Utara bersama DPRD Provinsi Sumatera diharapkan mampu menjadi fasilitator penyelesaian konflik masyarakat dengan PT. NSHE.

Baca Juga: Reses DPRD Sumut, Ini Kronologi Tanah Warga Diserobot PT NSHE Tanpa Ganti Rugi

Akan tetapi, jika lembaga- lembaga tersebut tidak berkenan melakukan aksi nyata, maka sebaiknya Menteri ESDM dapat melakukan langkah- langkah menyelesaikan persoalan. Presiden sudah berulangkali mengatakan, jika semua persoalan daerah harus sampai ke Presiden, lalau apa tugas Kepala Daerah.

Seluruh penyelenggara pemerintahan di semua tingkatan, berhentilah melakukan tindakan yang dapat melukai hati rakyat. Tindakan kesewenang- wenangan atas nama Negara dan Pemerintahan yang melukai hati rakyat, akan berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai rakyat mendendam kepada negaranya, ujar Sutrisno menghimbau.

Baca Juga: Korban Penggusuran Paksa PT NSHE Gelar Aksi, Ini Tuntutannya

Pembangunan dalam bentuk apapun sejatinya ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Suara tangisan, jeritan dan airmata masyarakat dan juga anak - anak dari Dusun Gunung Hasahatan, Dusun Paske, dan Dusun Dano, Desa Aek Batang Paya, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara membuktikan bahwa ada masalah dalam perencanaan pembangunan PLTA Simarboru yang dilakukan PT. NSHE. Maka sepanjang masih ada air mata, pembangunan tersebut harus dihentikan hingga semua masalah selesai. 

Sebagai wakil rakyat yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan, saya bersedia melakukan fasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan PT. NSHE. Pertemuan perlu dilakukan untuk memastikan semua suara dapat disampaikan dan didengar, kata Sutrisno.

Diminta kepada masyarakat untuk tetap tenang, tetap beraktivitas seperti biasa. Hindari kegiatan yang berpotensi melanggar hukum. Kepada pihak PT. NSHE dan semua aparat yang membantu pengamanan, diminta untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membuat masyarakat takut. Pembangunan PLTA Simarboru harus mendatangkan berkah bagi masyarakat sekitar. Kepada semua pihak yang terkait, diminta untuk tidak melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat, himbau Pangaribuan lagi.

Penulis: frengki. Editor: gun.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.