HETANEWS.COM

Keputusan Panwaslu Labuhanbatu Dinilai Kangkangi UU

Labuhanbatu, hetanews.com - Keputusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Labuhanbatu dinilai kangkangi Undang-Undang (UU) hingga menuai protes dari peserta.

Pasalnya hasil keputusan dimaksud dianggap kurang akurat dan akuntabel bahkan cenderung melanggar beberapa peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat.            

Protes dimaksud dilontarkan oleh beberapa peserta dari 9 orang peserta yang tidak lulus seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan, kepada beberapa wartawan di Negerilama, Sabtu (7/10/2017).

Kejanggalan yang tampak ujar sumber yang tidak bersedia jatidirinya disebutkan, tiga pemenang anggota Panwas Kecamatan Bilah Hilir adalah AHR, AM dan AR, disebut-sebut menjadi salah satu anggota partai politik, sehingga dinilai melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.           

Selain itu ungkapnya, salah seorang di antara ketiga tersebut diyakini melanggar UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, secara tegas melarang pelaksana pelayanan publik, termasuk pejabat pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi komisaris BUMN atau rangkap jabatan.

Karena disebabkan masih menjabat sebagai Pendamping Desa (PD) serta dugaan melanggar Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 1 Tahun  2017.           

Rina, salah seorang peserta yang tidak lolos seleksi ketika dihubungi, Sabtu (7/10/2017) kepada wartawan mengatakan, dirinya mengikuti seleksi karena disana disebutkan dengan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.

“Pedoman itu yang saya ikuti, walaupun tidak lolos, nggak apa-apa pak,” ungkapnya.  
            
Diungkapkannya, jumlah peserta testing calon Panwas Bilah Hilir saat itu 12 orang peserta,  terdiri dari 10 laki-laki dan 2 perempuan. Tiga peserta yang terpilih kesemuanya laki-laki. Dan ujian tertulis serta interview dilaksanakan pada Rabu (4/10/2017) dan pengumuman, Jumat (6/10/2017).            

Ketua Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu, Makmur ketika dihubungi melalui selulernya mengatakan, semua Calon Panwas Kecamatan membuat serta menandatangani surat pernyataan terkait telah sanggup mengikuti berbagai persyaratan. Hal ini dilakukan mengingat Panwaslu Kabupaten tidak dapat melihat semua latarbelakang para peserta untuk 9 Kecamatan.
            
Bila ternyata akunya, ada pengaduan maupun laporan dari masyarakat diduga adanya pelanggaran dilakukan oleh yang sudah lolos seleksi, maka akan diklarifikasi serta dievaluasi kemudian.

“Kalau ada aduan warga akan Panwas Kecamatan, maka akan diklarifikasi dan dievaluasi terhadap yang bersangkutan,” tegasnya.
            
Bila ditemukan ada yang masih berstatus Pendamping Desa (PD) maupun Pendamping Lokal Desa (PLD) dan gajinya itu berasal dari negara, bahkan lolos pula menjadi anggota Panwas Kecamatan maka yang bersangkutan harus bersedia membuat surat pengunduran diri.

Penulis: bs. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan