HETANEWS

22 Kecamatan Anggap Temu Karya Karang Taruna Simalungun Ilegal dan Cacat Hukum

Para Ketua Karang Taruna Kecamatan se Kabupaten Simalungun.(foto/ndo)

Simalungun, hetanews.com - Sebanyak 22 Ketua Karang Taruna Kecamatan se Kabupaten Simalungun, menolak dan menilai Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Simalungun, hari ini, Selasa (3/10/2017), dianggap ilegal serta cacat hukum.

Hal ini dikatakan 22 Ketua Karang Taruna Kecamatan yang mendapat mandat dari Camat tempat mereka bernaung. Dijelaskan mereka, bahwa awalnya Karang Taruna Simalungun, mengalami mati suri sejak tahun 2017, semenjak ketua saat itu pindah ke Kota Medan dan tidak mengurusi lagi Karang Taruna Kabupaten Simalungun.

"Kekosongan kepengurusan sudah 7 tahun sepeninggal Ibu Eko (ketua saat itu) yang pergi ke Medan. Kemudian diangkat karateker untuk mempersiapkan pelaksanaan temu karya, yang merupakan forum tertinggi di Karang Taruna untuk mengangkat ketua. Karatekernya adalah Salman Abror,"ujar ke 22 Ketua Karang Taruna Kecamatan se Kabupaten Simalungun tersebut.

Temu Karya seperti di Kabupaten Simalungun, seyogianya dilaksanakan dengan mengundang satu tingkat dibawah (kecamatan) dan satu tingkat di atas (provinsi). Sehingga mereka menilai, Karang Taruna Kabupaten Simalungun yang belum ada memiliki kepengurusan, tidak layak melaksanakan Temu Karya.

"Terlalu dini ini Temu Karya. Karateker harus terlebih dahulu menyiapkan di desa (nagori), kemudian kecamatan, baru laksanakan Temu Karya. Kami sebagai warga Karang Taruna sangat menyayangkan karateker yang terlalu memaksakan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Simalungun. Belum seluruh kepengurusan di kecamatan yang itu,"kata mereka.

Belum lagi, para Ketua Kecamatan Karang Taruna se Kabupaten Simalungun yang mendapat mandat dari kecamatan, pernah mengikuti rapat kerja Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara dan mendapat amanah untuk membentuk dan mengembangkan Karang Taruna di Simalungun. Pulang dari rapat kerja itu, mereka membentuk Karang Taruna tingkat desa.

"SK Ketua Karateker Salman itu pada 9 September berakhir. Kami pun sudah konsultasi dengan Ketua Karang Taruna Provinsi, Solahuddin Nasution yang diamanahkan untuk terus membentuk Karang Taruna Kecamatan. Ternyata hal itu dimanfaatkannya dan mengatakan SK Ketua Karang Taruna yang dikeluarkan Camat tidak sah,"sambung mereka.

Sehingga, mereka menilai Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Simalungun tersebut cacat hukum. Apalagi, mandat dikeluarkan ketua karateker kepada yang bukan pengurus Karang Taruna.

"Kami 22 Ketua Karang Taruna Kecamatan se Kabupaten Simalungun, menyatakan Temu Karya tersebut ilegal. Tidak ada izin atau restu dari Dinsos (Dinas Sosial) selaku pembina Karang Taruna. Dan di proposal pelaksanaan Temu Karya, Ketua Panitia yaitu Viktor Sinaga yang isinya, pelaksanaan itu tanggal 12 Oktober. Tapi kok sekarang dilaksanakan, tanggal 3 Oktober. Ini dimajukan, memaksakan sekali percepatan dan seyogiayanya ini dilaksanakan di Dinas Sosial," terang mereka.

Atas hal itu, mereka meminta Bupati Simalungun, JR Saragih, selaku yang mensahkan SK kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Simalungun, untuk tidak memberikan legitimatasi atau keabsahan melalui Temu Karya ilegal tersebut.

Kepada Karang Taruna Pusat, mereka meminta agar Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara, H Solahuddin Nasution untuk dievaluasi karena telah berusaha mencari keutungan dan kepentingan pribadi  atas pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Simalungun.

"Kami minta agar Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Simalungun tadi dibatalkan dan diulang kembali dengan legalitas yang sah, yang sesuai peraturan perundang-undangan. Dinsos Simalungun yang membuat ulang Temu Karya yang sah. Kami semua yang mendapat SK dari camat ini tidak diundang, jadi mereka selaku panitia tidak mengakui stempel pemerintah kecamatan. Yang diundang mereka yang hanya dapat mandat dari karateker dan yang mendapat mandat itu, adalah mereka yang tidak pernah di Karang Taruna," tutup seluruh Ketua Karang Taruna Kecamatan se Kabupaten Simalungun.

Penulis: ndo. Editor: gun.