HETANEWS

Mantan Bupati Simalungun Dieksekusi dan Ditahan di Lapas Siantar

Kasi Pidsus Kejari Simalungun, Rendra Y Pardede.

Simalungun, hetanews.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun telah mengeksekusi mantan Bupati Simalungun, Zulkarnaen Damanik (70) pada Jumat (29/9/2017).

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun Irvan Paham PD Samosir melalui Kasi Pidsus Rendra Y Pardede kepada wartawan, Selasa (3/10/2017).

"Mantan Bupati tersebut menyerahkan diri, dengan langsung mendatangi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas II Pematangsiantar," jelas Rendra.

Warga Jalan Cempaka, Kecamatan Siantar Barat, Kota Siantar itu diantar keluarga dan juga pengacara Dewi Latuperissa.

Zulkarain harus menjalani hukuman 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, juga denda Rp 361 juta, jika tidak dibayar maka diganti hukuman penjara selama 1 tahun. Ini sesuai putusan Mahkamah Agung RI No: 2201 /K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Mei 2015.

Putusan tersebut diterima Kejari Simalungun dari Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan pada 20 September 2017.

"Lebih kurang 1 minggu menerima salinan putusan tersebut, pihak Kejari Simalungun langsung menyurati terpidana dan mengeksekusinya. Namun, terpidana dengan itikad baik menyerahkan diri dan siap menjalani hukuman tersebut," jelas Rendra.

Sebelumnya, Kejari Simalungun telah mengeksekui terpidana lainnya Sugiati selaku bendahara umum daerah Pemkab Simalungun tahun 2005 pada 5 Juli 2017 lalu.

Zulkarnain Damanik divonis 1,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan. Lalu putusan banding naik menjadi 4 tahun penjara dan putusan tersebut di tingkat kasasi dikuatkan oleh majelis hakim pimpinan Artidjo Alkautsar.

Zulkaranin dan Sugiati dinyatakan terbukti korupsi dana panjar insentif ajudan Bupati dan Wakil Bupati dari APBD tahun 2005-2006 sehingga merugikan negara sebesar Rp 529.654.638, dan dipersalahkan melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Disebutkan, sebelumnya  Zulkarnain Damanik, saat menjabat Bupati Simalungun bersama Bendahara Umum Sugiati (penuntutan terpisah), menandatangani nota dinas pencairan anggaran pada Februari 2006.

"Dananya dicairkan bertahap untuk dana panjar ajudan Bupati dan Wakil Bupati dan dana panjar insentif perangsang upah pungut PBB over target. Terdapat pula pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," jelas Rendra.

Penulis: ay. Editor: aan.