HETANEWS

DPRD dan Bappeda Saling Kritik Terkait RPJMD, Fery Tarigan: Kepala Bappeda Layak Dicopot

Pahala Sitorus dan Lukas Fery Tarigan.(foto/ver)

Tebingtinggi, hetanews.com - Pernyataan Kepala Bappeda Tebingtinggi, Gul Bahkri yang mengkritisi kinerja DPRD Tebingtinggi, bisa berbuntut panjang dan diminta untuk menjadi perhatian Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan dalam melakukan mutasi di bulan Nopember 2017.

Hal ini ditegaskan Ketua GM FKPPI Kota Tebingtinggi, Fery Lukas Tarigan, Sabtu (30/9/2017), di ruang kerjanya.

Menariknya lagi, ucapan Kepala Bappeda itu, telah menjadi bahasan di media sosial sehingga sangat tidak baik bagi masyarakat luar.

"Oleh sebab itu, kita sangat berharap dalam mutasi  dalam waktu dekat ini, Wali Kota Tebingtinggi, mempunyai calon yang lebih pantas untuk ditempatkan dalam menggelola "dapur" Pemko Tebingtinggi. Agar kota ini lebih baik lagi, seperti harapan Wali Kota. Dan kita meminta agar DPRD Tebingtinggi mengusut anggaran Rp 660 juta untuk RPJMD yang jadi bahasan masyarakat," ujar Fery.

Terpisah, Pahala Sitorus, Ketua Komisi II mengatakan, dirinya melihat dari beberapa hal pernyataan Kepala Bappeda Tebingtinggi terkait permintaan DPRD supaya Ranperda RPJMD segera diserahkan untuk dibahas secara bersama-sama, namun beberbagai alasan yang disampaikan.

Ini menunjukan sesungguhnya Kepala Bappeda tidak ingin Kota Tebingtinggi dibangun lebih baik lagi," jelasnya.

Untuk itu, harapnya, Wali Kota harus segera menyikapi ini supaya tidak terjebak dalam pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang - undang.

Selanjutnya, Pahala yang sudah tiga periode menjadi Anggota DPRD Tebingtinggi mengatakan, bahwa Kepala Bappeda juga tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan penilaian terhadap kinerja DPRD.

Dan apa yang telah disampaikan Gul Bakhri di salah satu media, DPRD Tebingtinggi akan segera memanggil Kepala Bappeda untuk meminta penjelasan yang konkrit terhadap penyiapan dokumen RPJMD tahun 2017 - 2022 yang telah menelan anggaran sebesar Rp 660 juta lebih. 

Dimana anggaran ini dipergunakan untuk peningkatan kapasitas penyusunan RPJMD Tebingtinggi  sebesar Rp 148 juta, penyusunan RPJMD Rp 361 juta, dan peningkatan kapasitas penyusunan Renstra SKPD Rp 150 juta. Dan pada anggaran tambahan pada P-ABPD 2017 Bappeda mengajukan anggaran lagi sebesar Rp 400 juta, jelasnya.

Kader Golkar ini juga menyesalkan pernyataan Kepala Bappeda yang menyatakan, bahwa dalam hal pembahasan APBD 2018, tidak tergantung RPJMD 2017-2022.

"Pernyataan ini menunjukan bahwa Kepala Bappeda tidak paham terhadap regulasi yang mengatur hal ini," ungkapnya.

Memandang Sebelah Mata USU

Di sisi lain, Pahala juga sangat menyesalkan ketika Kepala Bapepda terkesan memandang sebelah mata terhadap Universitas Sumatera Utara (USU). Sementara USU merupakan Universitas kebanggaan masyarakat Sumut.

"Apa memang betul hanya untuk penyiapan RPJMD, USU tidak mampu sehingga harus menggunakan jasa dari tim Universitas Gadjah Mada (UGM),"? tanyanya. 

"Saya yakin jika tenaga ahli USU sangat paham dan mampu untuk menyusun dokumentasi Ranperda RPJMD dan tentu kalau menggunakan tenaga ahli dari USU. Selain hanya membutuhkan waktu yang singkat dan anggarannya lebih kecil," tegas Pahala.

Penulis: ver. Editor: gun.