HETANEWS

Maraknya Perdagangan Hewan Dilindungi, Ini Saran DPRD Labuhanbatu

Anggota DPRD Labuhanbatu, Ilham Pohan.(foto/BS)

Labuhanbatu, hetanews.com - Terkait maraknya perdagangan hewan dilindungi, di wilayah pesisir Kabupaten Labuhanbatu, anggota DPRD Labuhanbatu, Ilham Pohan, angkat bicara, Kamis (28/9/2017) lalu.

Anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun merasa prihatin, sebab bila perdagangan margasatwa yang dilindungi dan sudah berlangsung puluhan tahun  itu dibiarkan maka akan muncul kepunahan berbagai spesies dari bumi Labuhanbatu.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihak terkait diminta segera mengambil tindakan lebih proaktif,  berupa  melakukan sosialisasi kepada warga agar tidak  memburu serta memperdagangkan hewan itu, demi menjaga keseimbangan ekosistim yang lebih baik.

Baca Juga: Perdagangan Margasatwa Dilindungi Marak di Labuhanbatu

Anggota Komisi A itu pun berharap, warga tidak memburu binatang dilindungi, apalagi menjadikannya sebagai profesi dimana dalam regulasi/peraturan dengan jelas dan tegas ada sanksi pidananya.

 “Pihak terkait lebih proaktif sosialisasi lah, ini untuk anak cucu kita, apalagi  jelas dan tegas ada pidananya,”ujar Ilham.

Sebelumnya diberitakan,  salah seorang makelar  margawasta dilindungi, Agus, warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah Hilir, ketika dikonfirmasi, beberapa waktu lalu, kepada wartawan, mengaku dirinya membeli berbagai jenis margasatwa yang dilindungi pemerintah.

“Benar, saya beli ular, biawak, penyu yang dijual warga,”terang  Agus. Esok harinya dihubungi dengan nomor yang sama, dirinya tidak mau menjawab lagi.

Informasi yang diperoleh, Agus sebagai pengumpul margasatwa yang dilindungi itu, mengirim berbagai jenis margasatwa yang masih hidup ke Medan melalui ekspedisi bus, dipacking dengan styrofoam agar hewan dapat bertahan hidup hingga ke alamat yang dituju.        

Sebagaimana diketahuiUndang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, didalam Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 40 ayat 2.

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.

Penulis: bs. Editor: gun.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.