HETANEWS

Jantarani Tolak Ganti Rugi Rp1,5 M dari Kemenhub

Simalungun, hetanews.com - Kementerian Perhubungan Cq Dirjen Perkeretapian Cq Balai Tekhnik Perkeretapian wilayah Sumatera Bagian Utara, melalui kuasanya, M Chusnul telah membuat permohonan penitipan ganti kerugian (konsignasi) ke Pengadilan Negeri (PN) Simalungun dengan permohonan No.514/BTP-SBU/VII/2017.

Namun, persidangan yang dibuka untuk umum pada Kamis (28/9/2017) yang dihadiri M Chusnul, kuasa pemohon dan Jantarani (44), warga Sei Suka Kabupaten Batubara sebagai termohon, keberatan dengan ganti rugi senilai Rp.1.548.300.000 atas tanah seluas 3.753 m2 yang terletak di Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun.

Lahan tersebut telah terpakai untuk kepentingan umum guna pembangunan jalur Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung sebagai program strategis nasional sesuai Pertauran Presiden No.3/2016 yang akan diresmikan pada akhir tahun 2017 mendatang.

Di depan hakim Lisfer Berutu, temohon menolak ganti rugi tersebut yang dinilai tidak transparan. "Saya perlu transparani pak hakim, masa saya dimiskinkan,  bapak mau kalo digituin," kata termohon kepada hakim yang juga sebagai ketua Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, di sidang siang itu.

"Kok ke saya,"kata Berutu sambil meminta agar Kemnhub melalui kuasanya, M Chusnul, menunjukkan dasar pembayaran ganti rugi agar transparansi dan termohon merasa puas. Termohon meminta ganti rugi yang pantas atas tanahnya yang terdiri dari kebun rambutan, kolam ikan dan kandang sapi, diganti senilai Rp 10 miliar.

Persidangan konsignasi tersebut, ditunda hingga 2 minggu mendatang dan memberi kesempatan pemohon untuk membawa bukti surat dasar pemberian ganti rugi. Persidangan dibantu panitera M Ramli, dinyatakan ditutup.

Penulis: ay. Editor: gun.