HETANEWS.COM

Kepsek SMAN/SMKN di Labuhanbatu Diduga Langgar Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016

Labuhanbatu, hetanews.com -  Sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri maupun SMK Negeri di Kabupaten Labuhanbatu diduga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Pasalnya  di setiap sekolah milik pemerintah itu para Kepsek mengutip uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dengan dalih atas 'ulah' Komite Sekolah, meski pengutipan itu diketahui serta disetujui oleh para kepsek.         

Permendikbud  Nomor  75 tahun 2016 Pasal 10 ayat (2) menyebutkan, Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan atau sumbangan, bukan pungutan.          

Bantuan atau sumbangan memiliki arti berupa pemberian sesuatu berupa uang, barang maupun waktu dan  sifatnya tidak dipatok, temporer, sukarela dan fakultatif.          

Sementara pungutan berupa Uang SPP memiliki pengertian jumlah yang dipatok, hasil musyawarah,  rutinitas dan semuanya wajib mengikuti tanpa terkecuali dan menaati serta memiliki sanksi tertentu.           

Oleh sebab itu, pungutan yang dilakukan para kepsek terhadap siswa-siswinya pun berbeda-beda tergantung bagaimana hasil musyawarah antara Komite Sekolah dengan kepsek, diperuntukkan menutupi biaya honor guru yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)           

 Hal itu diungkapkan beberapa orangtua siswa/i ketika berbincang dengan wartawan di Negerilama Kecamatan Bilah Hilir, kemarin.           

Para orang tua siswa merasa heran sebab sudah ada dana BOS, tetapi kenapa masih ada pengutipan apalagi menyebutkan Uang SPP. “Kita heran, kenapa begini?,” ungkap orang tua yang tidak bersedia jatidirinya disebutkan.           

Kepsek SMK Negeri 1 Bilah Hilir, Mohammad Yusuf Rivai Lubis ketika dikonfirmasi melalui selularnya, Rabu (27/9/2017) kepada wartawan mengatakan, mereka (Kepsek) mengaku dilematis terkait hal tersebut, di mana gaji guru honorer tidak bisa dianggarkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebelum para guru honor itu memiliki Surat Keputusan (SK) dari kepala daerah kabupaten maupun provinsi sebagai guru.        

“Petunjuk teknis (juknis) BOS menyebutkan, 15 persen dana BOS dapat dikeluarkan untuk gaji guru honor  bila memiliki dasar hukum yakni SK Gubernur,” terangnya.          

Diungkapkannya, untuk menalangi  gaji guru honor, dilakukanlah sumbangan para wali murid menunggu SK yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Provinsi maupun kabupaten. Sekaligus gaji guru honor ditingkat SLTA nantinya dapat ditampung melalui APBD Provinsi maupun kabupaten, sumbangan dimaksud masing-masing sebesar Rp 80.000 setiap bulannya.    

“Bantuan siswa itu berupa dana talangan sementara, ketika SK sudah turun serta dapat ditampung lewat APBD, bantuan dimaksud dimusyawarahkan lagi peruntukannya,” jelas Yusuf           

Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) SMA/SMK untuk  3 Kabupaten masing-masing Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel), Khairul Akbar Tanjung ketika dihubungi melalui selulernya, mengaku istrinya menyebutkan telepon selular suaminya tertinggal.

“Handphone (HP) bapak tertinggal, Bapak sudah berangkat ke kantor pak,” ujar suara seorang perempuan mengaku istrinya. 

Penulis: bs. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan