HETANEWS.COM

Timsel dan BKD 'Lempar Bola’ Soal Syarat Calon Sekda Siantar

Siantar, hetanews.com - Pendaftar calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Siantar sepi peminat, meski masa pendaftaran telah dijadwal ulang hingga 5 Oktober 2017 mendatang.  

Anggota Tim Seleksi (Timsel), Robert Siregar membenarkan belum adanya pendaftar bakal calon Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu.

"Informasi terkini yang kami dapat dari Sekretariatan Timsel Pak T Simarmata belum ada satu pun yang mendaftar," ungkapnya, Rabu (27/9/2017).

Robert enggan menjelaskan penyebab belum adanya peserta yang ikut mendaftar. Dia berdalih, kalau pihaknya hanya bertugas menyeleksi sesuai sistem mekanisme yang sudah ditentukan dari kesekretariatan.

"Kalau masalah belum ada yang mendaftar itu saya tidak bisa menjelaskan alasan kenapa. Kan kami hanya panitia untuk menseleksi. Permasalahan syarat tertentu juga bukan kami yang menentukan, tapi sudah ada diatur sesuai Undang-Undang (UU) terbaru. Tanya aja lah kesekretariatan pak T Simarmata," ujarnya.

Sekretaris Badan Kepagawaian Daerah (BKD), T Simarmata diwawancarai malah mengaku Timsel lah yang menentukan syarat seleksi terbuka Sekda. Pihaknya hanya bersifat membantu mekanisme seleksi terbuka.

"Itu bukan kami yang menentukan syarat. Itu ya Timsel yang mengkonsepnya. Mereka yang menentukan. Kalau kami sekretariatan sifatnya hanya sebagai membantu seleksi terbuka. Kalau bahasa gampang, Pak Wali Kota butuh Sekda, terus ya dimintanya lah sama Timsel untuk memilih Sekda. Dan itu ya gak bisa suka-suka, harus sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, Kepala BKD, Zainal Siahaan sebelumnya membeberkan, bahwa ada sekitar 15 orang yang berpeluang mendaftar Sekda sesuai usia dan pangkat jabatan sesuai peraturan. Namun dia tak mau merinci siapa saja ke15 nama tersebut. 

Adapun yang bisa dan berpeluang menjadi Sekda sesuai syarat peraturan yakni, Pertama sesuai dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua, Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian JPT secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah, dan keempat adalah rekomendasi Ketua Komisi ASN Nomor B2274/KASN/8/2017.

Penulis: bt. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan