Humbahas,hetanews.com - Beredar video dari Rainforest Action Network (RAN) yang membuat kampanye di media sosial (medsos) berpotensi memecah belah persatuan masyarakat dalam proses penyelesaian tanah adat secara damai oleh Pemerintah Indonesia.

Menyikapi hal ini, Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui Asisten Pemerintahan,Tonny Sihombing menerangkan, bahwa pihaknya telah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diserahkan Presiden pada bulan Desember tahun 2016 lalu.

"Surat dimaksud sudah kita telaah. Ada 2 hal yang perlu ditelaah, pertama lahan seluas 5.172 hektar itu penataanya adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” sebutnya.

Kedua, nantinya yang menerima lahan 5.172 hektar itu adalah masyarakat Pandumaan Sipituhuta, Kecamatan Pollung. “Artinya sekarang pemerintah sedang memproses untuk membuat rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang masyarakat hukum adat Pandumaan Sipituhuta,” sebut Tonny, kemarin.

Lanjutnya, Pemkab Humbahas sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun menuturnya, tidak dipungkiri ada penegasan batas yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), sehingga masyarakat disana seakan-akan menolak.

“Sebagian masyarakat tidak setuju atas wilayah yang dilepaskan itu sesuai dengan SK Kementerian Lingkungan Hidup sebanyak 5.172 hektar. Artinya itu sudah sangat kita syukuri. Kita seharusnya berterima kasih kepada pemerintah pusat karena sudah ada perhatian yang sungguh-sungguh.” tandas Tonny di ruang kerjanya.

Ketua DPRD Humbahas, Manaek Hutasoit menghimbau agar semua pihak menghargai proses pelepasan tanah adat Pandumaan Sipituhuta. Dia mengharapkan kepada semua pihak jangan lah ada yang mengganggu proses pelepasan tanah itu.

“Harapan kita,jangan sampai ada yang mengganggu. Itu kan demi kepentingan masyarakat, seharusnya kita membantu supaya tanah ini bisa dilepaskan untuk masyarakat Pandumaan Sipituhuta,” sebut Manaek.

Dirinya juga meminta jangan ada kepentingan pribadi atau kelompok. Karena menurutnya, pelepasan tanah adat itu demi kepentingan masyarakat.

“Secara jernih lah kita berprikemanusiaan, supaya tanah itu bisa diolah masyarakat dengan tenang, aman dan sah. Apabila ada di sana kejanggalan-kejanggalan atau masyarakat yang kurang menerima, dicarilah solusinya,”himbau Manaek.

Dia juga meminta agar jangan mau disusupi pihak-pihak yang membuat provokasi di masyarakat. Menurutnya, jika ada yang mau memecah belah supaya proses pelepasan lahan itu gagal.

“Kan nanti yang korban juga masyarakat. Jangan lah misalnya gara-gara kepentingan saya atau lainnya, sehingga ada di sana terjadi sesuatu hal. Artinya kita bantulah bagaimana penyelesaiannya,” terang Manaek.

Manaek juga mengatakan, sesuai informasi yang didapatnya bahwa Balai Penetapan Kawasan Hutan( BPKH) Provinsi Sumut sudah turun ke lokasi, namun ada menghalang-halangi yang menolak,menolak supaya itu tidak diperdakan.

“Kita terima lah sesuai Keputusan Presiden (Keppres). Mengaculah dulu ke Keppres,supaya itu menjadi hak milik kita. Apabila nanti belum pas menurut kita, nantikan bisa diusulkan kembali,” paparnya mengakhiri.