Siantar, hetanews.com - Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) Kota Siantar, dinilai sudah banyak 'dosa' karena menunggak gaji pegawai dan begitu juga menunggak pembayaran rekening air PDAM yang akhirnya meteran diputus.

Agus BM Butarbutar selaku Sekretaris Eksekutif Jaringan Advokasi Pasar Tradisional (JAPTRA) Kota Siantar mengatakan, tidak ada alasan yang membenarkan, bahwa pihak PDPHJ tidak bertanggungjawab dalam hal penggajian pegawainya. Di mana para karyawan sudah menjalankan kewajibannya, maka sudah sepantasnya menerima haknya.

"Selain Direktur Utama PPPHJ, Setia Siagian. Wali Kota Siantar, Hefriansyah juga harus bertanggungjawab," tuturnya, Senin (25/9/2017).

Perihal adanya pendapat anggota DPRD Kota Siantar agar PDPHJ dikembalikan ke Dinas Pasar, Agus menilai, bahwa hal itu sah-sah saja. Walaupun hal itu telah mencoreng nama baik Siantar, baik legislatif maupun eksekutifnya.

"Karena mereka yang turut menyetujui Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang PDPHJ yang sebelumnya Dinas Pasar. Pendapat DPRD seperti itu perlu dipertanyakan. Karena baru sekarang sadar, ternyata PDPHJ terlihat gagal dioperasikan, dimana sistim manajerialnya tidak maksimal kinerjanya," ucap Agus.

"Dan DPRD Kota Siantar yang turut mensahkan Perda PPPHJ kurang pengawasan. Bahkan Badan Pengawas PD PHJ sendiri tidak tampak fungsi kemanfaatannya bagi para pedagang,” sambung Agus.

Terkait banyaknya tunggakan PPPHJ terhadap PDAM Tirtauli sangat menjadi pertanyaan besar bagi seluruh pedagang pasar tradisional di Siantar.

"Karena bagaimana mungkin tarif PDAM bisa tertunggak, sementara setiap unit kamar mandi yang ada di bawah naungan PDPHJ setiap hari ada kutipan atau setoran. Kutipan tersebut bervariasi, mulai dari Rp 150 ribu tiap unit per harinya bahkan sampai Rp 200 ribuan setiap unit per harinya," ucap Agus seraya bingung melihat PDPHJ.

Dirincinya, di Pasar Horas setiap gedung ada 2 unit kamar mandi terletak di lantai 1 dan 2, jumlah gedung ada 4. Khusus untuk gedung 2 berlantai 3 ada juga kamar mandi, balairong persis di belakang Pos Polisi Pasar Horas. Dan di belakang Puskesmas juga ada 2 unit kamar mandi. Sementara di Pasar Dwikora ada kurang lebih 6 unit kamar mandi.

"Artinya masyarakat Siantar juga bisa menghitung berapa dana dikutip dari sekian unit kamar mandi di pasar untuk pembayaran kewajibannya ke pihak PDAM yang seharusnya tertib pembayarannya setiap bulannya. Sementara pemasukan setiap hari dari sekian unit kamar mandi sekitar Rp 3 jutaan per hari dan dikali sebulan berapa dan dikali setahun berapa?," tanya Agus.

Artinya dalam setahun sebenarnya tunggakan sudah bisa dibayarkan. Kemana semua dana kutipan itu?

"Sudah pasti banyak oknum yang terlibat dalam dana kamar mandi itu, yang seharusnya ikut bertanggung jawab membayar tunggakan ke PDAM," tutup Agus.