Simalungun, hetanews.com - Ngabidin, oknum Pejabat Pangulu Nagori Bah Butong II, Kecamatan Sidamanik, diduga tidak transparan dalam mengelola Anggaran Dana Desa (ADD), selama berjalan 2 periode kepemimpinya.

Hal ini yang membuat masyarakat di nagori yang berada di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Unit Bah Butong tersebut, mulai resah.

Pasalnya, realisasi Dana Desa (DD) di Nagori itu kerap menuai pertanyaan dari warga, disebabkan minimnya sosialisasi dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menyusun program rencana pembangunan desa.

Kendatipun Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat nagori dilaksanakan.

Namun sebagian warga justru merasa kurang dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan, disebabkan dominasi suara pihak aparat nagori, yang seolah kurang mempertimbangkan usulan dari warga lainnya.

Akibatnya, sebagian warga justru kurang dapat menikmati hasil pembangunan yang seyogyanya dapat mengantarkan mereka ke pintu gerbang kesejahteraan.

Padahal, UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menyatakan setiap orang berhak memperoleh informasi publik.

Menurut data yang dihimpun, masyarakat kerap mengeluhkan kurangnya keterbukaan aparatur nagori terkait penggunaan dana desa.

Seperti yang diungkapkan salah satu warga yang enggan disebut namanya, mengatakan pemerintahan di Nagori tempatnya bermukim sangat tertutup bila warga mencoba bertanya soal ADD.

"Enggak tau saya soal dana desa ini, kayak mana mau tahu, warganya pun kurang dilibatkan," ujarnya kepada hetanews pada Jumat (22/9/2017).

Kabar yang santer terdengar, kepemimpinan pangulu tersebut terkesan ada unsur nepotisme alias kekuasaan dinasti. Unsur perangkat yang menduduki jabatan strategis, dianggap menjadi akar persoalan, kurangnya keterbukaan informasi publik di wilayah itu.

Benar saja, ketika tim hetanews mencoba mengklarifikasi pernyataan warga, tim tidak menemukan satu orang pun aparat nagori. Bahkan ironisnya, tim sempat kebingungan karena tidak menemukan kantor pangulu di nagori tersebut.

Salah satu warga lain berinisial J, mengungkapkan, bahwa dirinya sudah sejak lama mengendus indikasi penyimpangan DD itu. Menurutnya, bungkamnya suara warga disebabkan adanya intimidasi dari pihak aparatur nagori terhadap warganya.

"Saya sudah sejak lama curiga sama pangulu ini, kurang terbuka sama masyarakat. Saya curiga ada ancaman ke warga, makanya masyarakat disini bungkam," papar pria berkumis tebal itu.