Siantar, hetanews.com - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Siantar dari retribusi sampah anjlok. Hingga di penghujung triwulan III tahun 2017, realisasinya senilai Rp 881 juta dari target  Rp 1,8 miliar.

Hal itu terungkap dalam  Rapat Dengar Pendapat  (RDP) antara Komisi III DPRD bersama PDAM Tirtauli dan Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, dalam pembahasan Rencana Perubahan APBD (RP-APBD) 2017.

Ketua Komisi III, Hendra Pardede menyatakan, tidak tercapainya target PAD retribusi sampah dari masyarakat sangat sulit diterima akal. 

Dalam analoginya, beberapa sumber pendapatan seperti dari jumlah rumah, tempat usaha, rumah sakit dan sumber lainnya, ada sekira 60 ribu unit yang wajib membayar retribusi sampah melalui PDAM, tiap bulannya. 

Jumlah itu jika dikalikan dengan tarif yang diratakan sebesar Rp 5000, maka tiap bulannya akan memperoleh pendapatan Rp 300 juta dan dalam setahun, diperkirakan mencapai Rp 3 miliar. Dari estimasinya, Hendra menilai sangat sulit bila target Rp1,8 miliar dalam satu tahun tidak tercapai.

Atas hal tersebut, kemudian Komisi III DPRD Siantar juga meminta Kadis Lingkungan Hidup agar memeriksa pembayaran lembaga atau badan usaha. Mereka juga meminta agar berkoordinasi dengan PDAM. Dikhawatirkan adanya lembaga atau badan usaha tidak bayar retribusi sampah.

"Apalagi cafe, banyak kali sampahnya. Terutama puntung rokok,"kata anggota Komisi III DPRD lainnya, Frengki Boy Saragih.

Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup, Jekson Gultom mengatakan, dirinya telah berkordinasi dengan PDAM terkait evaluasi retribusi sampah. Dari hasil kordinasinya, ia mengatakan PDAM saat ini memiliki pelanggan sekira 70 ribu.