HETANEWS

Terkuak! Papan Reklame Tak Berizin di Siantar Tetap Dikutip Pajak

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD dengan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Pemko Siantar, Jumat siang (15/9/2017).(foto/BT)

Siantar, hetanews.com – Terkuak, papan reklame yang terbentang di sejumlah ruas jalan Kota Siantar tidak mengantongi izin dari dinas terkait.

Kendati demikian, Pemerintah Kota (Pemko) Siantar tetap melakukan pengutipan pajak.

Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD dengan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Pemko Siantar, Jumat (15/9/2017).

Sejumlah papan reklame dimaksud seperti, bando. Bando merupakan papan reklame ukuran besar yang memiliki dua tiang kaki. 

Kepala BPKD Adiaksa Purba, tak membantah adanya pengutipan tersebut. Menurutnya, pengutipan sesuai aturan Undang-Undang.

"Kenapa reklame tidak memiliki izin kok di pajaki. Tapi kita berpedoman UU, ketika dia (reklame,red) sudah tampil, kita berhak mempajakinya. Sepanjang itu tidak diturunkan, kami berhak mempajakinya," katanya dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi II.

Ia mengatakan, pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk membongkar papan promosi tersebut. BPKD menurutnya, hanya bisa menegur pengusaha reklame untuk mencabut tiang-tiang reklame.

Sementara diketahui, untuk reklame toko dengan luas 8 meter tidaklah dikenakan pajak. Selain diatur peraturan dan UU  hal tersebut juga dalam rangka menunjang investasi daerah dan mereka berhak menampilkan nama tokonya‎.

Kondisi itupun dipertanyakan oleh salah seorang anggota Komisi II, Frans Herbet Siahaan.

"Apakah hal tersebut tidak melanggarkan ketentuan lainnya, sebab dengan tidak ada izin, namun pengusaha tetap dikenai pajak? Dan hal tersebut bisa membuat tameng pengusaha bahwa mereka telah bayar pajak meski tidak ada izinnya ketika hendak ditertibkan?," tanya Frans.

"Inilah kondisi reklame kita. Kami tetap kutip pajaknya karena diatur oleh Peraturan Daerah (Perda), yaitu Perda No 9 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah tepatnya di Pasal 22 yang menyatakan sifatnya komersi‎l dikenakan pajak. Kan sayang, kalau tidak dikutip," jawab Adiaksa.

Dikatakannya, bahwa target pajak reklame mereka saat ini adalah sebesar Rp 3 miliar dan saat ini realisasinya sudah mencapai 83 persen. Sementara untuk keseluruhan pajak yang ada 9 item, realisasi sudah mencapai 74 persen dari target Rp 39,7 miliar dalam P-APBD.

Frans Herbet diwawancarai kembali, mengaku masih membingungkan persoalan tersebut. Ia berjanji akan menelusurinya lebih lanjut.

"Kalau tidak ada izin. Itukan namanya ilegal. Masa yang ilegal dikutip pajaknya. Apakah itu tidak termasuk uang haram yang masuk ke kas daerah. Jangan hal ini sampai jadi temuan. Kita akan telusuri," terangnya.

Penulis: bt. Editor: gun.