HETANEWS

Berkembang Keresahan Masyarakat Humbahas atas Kebijakan Dosmar Banjarnahor

Gandhi Pakpahan selaku Sekretaris Umum FP3HH.

Humbahas, hetanews.com - Aksi damai Forum Pemrakarsa Pendiri dan Pemerhati Humbang Hasundutan (FP3HH), Rabu (13/9/2017) karena melihat perkembangan pembangunan sesuai visi misi Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) yang dinilai semakin melemah memenuhi tanggung jawab moral beserta tatanan sosial tanpa merangkul seluruh elemen masyarakat.

Ini membuat FP3HH mendukung penuh DPRD setempat melaksanakan hak angket terhadap Bupati Dosmar Banjarnahor.

Pernyataan itu disampaikan Gandhi Pakpahan selaku Sekretaris Umum FP3HH, pasca seminggu setelah mengikuti diskusi terbuka Sambung Rasa Tokoh Masyarakat Humbahas di Hotel Danau Toba Internasional, Jalan Imam Bonjol, Medan. Ini ditandai dengan pembacaan deklarasi FP3HH sebagai wadah masyarakat bona pasogit maupun di perantauan (parserahan) untuk mengawal pembangunan Humbahas.

“Terlalu banyak berkembang keresahan masyarakat atas pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Dosmar Banjarnahor saat ini. Isu maupun fakta berita yang diketahui usai diskusi dan pantas untuk diselidiki, FP3HH mendukung penuh DPRD melaksanakan hak angket nya,” sebut Gandhi.

Dari hasil diskusi pihaknya bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat Humbahas dari berbagai daerah seperti Doloksanggul, Jakarta dan Medan, sebanyak 6 poin rekomendasi akan disampaikan pihaknya dalam waktu dekat kepada Bupati, DPRD maupun pihak terkait lainnya untuk ditindak lanjuti.

Adapun keenam rekomendasi itu, pertama, Bupati diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Untuk hal ini, FP3HH mendukung penuh DPRD melaksanakan hak angket.

Kedua, mendorong pihak-pihak dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan (SK) atau kebijakan Bupati untuk melaporkan ke penegak hukum.

Ketiga, meminta Bupati segera melakukan pembenahan di bidang tertib adminsitrasi pemerintahan demi terlaksanannya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Keempat, meminta Bupati menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Humbahas untuk mendukung jalannya program pembangunan.

Kelima, meminta Bupati membuat kebijakan yang dapat mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsinya. Dan keenam, meminta Bupati Humbahas dalam waktu tiga bulan agar mengundurkan diri apabila tidak dapat melakukan perbaikan sesuai poin ketiga, keempat dan kelima.

"DPRD diharapkan dapat menampung aspirasi ini, sekaligus melaksanakan hak angket sesuai dengan fungsinya," sebut Gandhi.

Penulis: jonathan. Editor: aan.