HETANEWS

Dianggap Layas, Komisi IV Coret Anggaran BPBD Simalungun Sebesar Rp 14 M

Tampak suasana rapat Banggar DPRD Simalungun dipimpin Wakil Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani.(foto/zai)

Simalungun, hetanews.com - Akibat layas hingga nekad tidak hadir pada rapat pembahasan, Komisi IV DPRD Simalungun, selaku mitra kerja mencoret anggaran Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) pada P-APBD TA 2017 sebesar Rp 14 miliar dari rekomendasi yang seharusnya diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas.

Penolakan anggaran P-APBD TA 2017 BPBD Kabupaten Simalungun, pimpinan Mudahalam Purba selaku Kepala Badan (Kaban) itu, disampaikan oleh juru bicara Komisi IV, Suhardi pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun yang digelar di ruang Banggar DPRD Simalungun, Selasa (12/9/2017).

"Anggaran BPBD sebesar Rp 14 miliar tidak dibahas. Karena badan tersebut tidak hadir membahasnya bersama pada rapat mitra kerja yang digelar oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun. Kedepan diminta untuk menjadi perhatian," imbuh Suhadi.

Sebelumnya, di ruang Wakil ketua DPRD Simalungun, Fao Saut Sinaga dan Ikwanuddin yang juga anggota Komisi IV mengatakan, alasa tidak membahas karena Kepala BPBD maupun yang mewakili tidak hadir pada rapat Komisi IV dengan mitra kerja.

"Mereka tidak ada datang dan laporannya juga tidak datang. Baru pagi ini datang, itu pun bukan Kaban, tapi yang mewakili dan membawa pelaporan ada penambahan anggaran Rp 14 miliar untuk biaya tidak terduga untuk bencana alam. Bagusan untuk tidak disetujuin. Nanti kalau terjadi bencana alam baru difikirkan dananya dari mana," bilang Ikhwanuddin.

"Sepele orang ini bang, lanjutnya. Mentang-mentang ketua DPRD orang itu, Bupati orang itu, boidoi (bisanya itu). Gak usah disetujui, alasannya sederhana. Tidak datang dan tidak memberikan laporan. Selesai. Aku nanti yang ngomong dan saya sendiri tidak setuju. Gak ini lho bang, gak ada etika," ujarnya.

"Bagaimana kita menolak, sementara kita ikut juga di dalam sana, bilang Ketua Komisi IV, Umar Yani. Gak masalah, selak Ikhwanuddin. Kita kan bermohon dari Komisi IV. Wewenangkan ada di Badan Anggaran, kalau poting saya kalah, apa boleh buat. Tapi kitakan sudah berjuang," ujar Ikhwanuddin.

Itu adalah suara kita, sambung Umar Yani. "Tapi kalau suara kita di komisi IV, kita paling banyak Banggar. Komisi IV kita gak setuju, gak jadi anggarannya itu. Karena badan anggaran lebih banyak kita. Komisi IV," bilang Ikhwanuddin.

Penulis: zai. Editor: gun.