HETANEWS

Rapat Komite dengan Orang Tua SMAN 3 Siantar Hasilkan Biaya Sukarela

Komite SMAN 3 Kota Siantar saat berfoto bersama dengan beberapa orang tua siswa.(foto.ndo)

Siantar, hetanews.com - Praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah, sama sekali tidak diperbolehkan.

Dalam hal inilah, komite sekolah bisa memberikan keterangan tentang kemana alokasi uang komite.

Komite SMA Negeri 3 Kota Siantar kemudian memberikan penjelasan tersebut dalam rapat komite dengan orang tua siswa-siswi, di komplek SMAN 3 Siantar, Jalan Pane, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Sabtu (9/9/2017).

Hadir para orang tua siswa-siswi yang ingin mendengarkan dan membuat keputusan pengalokasian dana komite di SMAN 3 Siantar. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komite SMAN 3 Siantar, Mangatur Hutahuruk.

“Harapannya kita, orang tua membantu di bidang pendidikan untuk memajukan pendidikan di sekolah ini melalui komite. Kita menulusuri keadaan di sekolah ini apa yang perlu dibenahi. Saya sendiri sering kesini. Usil saya. Sering saya tegor disini, ada sampah saya tegor,” tuturnya didampingi pengurus komite lainnya saat ditanyai wartawan.

Semenjak mereka menjadi komite di SMAN 3 Siantar, sedikitnya per dua minggu, mereka selalu pantau dan berkunjung ke sekolah tersebut.

Bahkan saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), beberapa waktu lalu, mereka juga memantau tepatnya 3 hari sebelum UNBK.

Hal ini dilakukan mereka agar tidak ada lagi kekurangan dalam pelaksanaan UNBK yang bisa merugikan siswa-siswi dan pihak sekolah.

“Sampai keamanan sini selalu kami pantau. Pernah saya marah sama satpam, dia membentak karena rekan wartawan mau berkunjung. Tidak ada izin kita untuk membentak yang bertamu walaupun saat itu sedang ujian. Kalau memang gak bisa bertamu, dibilang gak bisa bertamu,” sambung Mangatur.

Lebih spesifik rapat dengan orang tua siswa tersebut mengenai masalah bidang-bidang pelajaran kepentingan sekolah selalu mereka pertanyakan kepada guru yang hasilnya tidak ada lagi guru-guru mangkir.

Uang komite bisa diberikan orang tua kepada untuk pembangunan maupun perbaikan di sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dijelaskan, pemberian dana tersebut bukan dalam kategori pungli.

“Ini sukarela. Jadi kalau orang tua secara sukarela memberikan, berapapun bisa. Apa kehendak orang tua, itu tidak ada kita intervensi. Posisi saya sebagai komite, mesti memihak kepada orang tua. Bukan jadi sama Kepala Sekolah. Tidak ada patokan berapa yang diberikan orang tua,” katanya.

“Disini ada siswa sebanyak 1190 orang dengan 214 yang mendapat KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang tanpa harus memberikan uang komite. Fungsi komite ini mesti bisa saya mencari dari luar apa yang diperlukan sekolah. Hasil rapat hari ini adalah kesepakatan orang tua dengan komite. Dikasih gambaran kepada orang tua kemana uang ini. Sudah kita bagikan pos-posnya kemana dana ini dialokasikan,” tutup Mangatur.

Penulis: ndo. Editor: gun.