Oleh: Jalatua Hasugian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 yang merupakan perubahan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pada Pasal 61 ayat (1) menyebutkan: Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana pada pasal 26 ayat (1) disebutkan: Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Namun jika dicermati lebih jauh, secara implisit pasal 61 PP Nomor 19 Tahun 2017 ini menyiratkan pengertian, bahwa guru yang beralih status dari tenaga fungsional ke struktural ‘hanya boleh’ ditempatkan atau bertugas di bidang kependidikan.

Jika ditelaah lebih jauh, pada kedua aturan tersebut, latar belakang disiplin ilmu seorang guru yang beralih status tidak ada disinggung. Artinya, semua bidang kesarjanaan dibolehkan berpindah ke struktural di bidang kependidikan. Padahal yang namanya jabatan struktural tentu harus mempertimbangkan kualifikasi akademik. Bukan berarti pula semua guru sudah ‘ahli’ mengurusi masalah kependidikan.

Pada pasal selanjutnya yang dipersyaratkan adalah: Guru yang berpindah status harus sudah mengabdi selama 8 (delapan) tahun dan pastinya akan kehilangan tunjangan sertifikasi. Namun keuntungannya, jika tak lagi berminat menjadi pejabat struktural masih boleh kembali menjadi guru.   

Merujuk pasal 54 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), seorang pejabat harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya.

Selanjutnya Pasal 55 menjelaskan, kompetensi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Dimana kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

Jika melihat ketentuan ini, seorang Guru yang akan beralih ke struktural di bidang pendidikan harus punya kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan tanpa melihat latar belakang disiplin ilmunya. Namun tentunya, kurang fair juga jika ‘membatasi’ peralihan guru ke struktural hanya di bidang pendidikan semata.

Sebab latar belakang keilmuan atau kesarjanaan seorang guru juga bermacam ragam dan sudah banyak yang terlatih. Setidaknya, mereka yang mengajar sekolah menengah atau kejuruan atas karena disiplin ilmunya telah terspesialisasi. Sebaliknya juga tidak ada batasan terhadap sarjana non kependidikan yang ingin menjadi Guru. Tentunya harus memiliki Akta Mengajar atau sekarang sertifikat pendidik.  

Begitupun harus disadari pula bahwa, tidak semua instansi pemerintahan bisa dimasuki PNS berlatar belakang Guru. Sebut saja misalnya untuk menjadi Lurah, Camat, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Puskesmas, Rumah Sakit, Pekerjaan Umum, atau jabatan-jabatan teknis strategis lainnya yang membutuhkan kompetensi khusus. Karena tak wajar juga jika misalnya seorang Guru Kesenian atau Guru Prakarya ngotot ingin jadi Lurah, Camat atau jadi Kabag Hukum? Dari aspek kepatutan akademik pun agaknya kurang pas, meski tak ada aturan yang tegas melarangnya. 

Namun demikian, ada banyak jabatan yang memungkinkan dimasuki PNS berlatar belakang guru. Tentunya harus tetap memperhatikan disiplin ilmu serta ketentuan terkiat lainnya. Misalnya guru olahraga, tentu logis jika beralih ke Dinas Pemuda Olahraga, Guru Teknik Sipil ke Dinas Pekerjaan Umum, Guru SMK Pariwisata ke Dinas Pariwisata, Guru Sosiologi/Sejarah bisa Dinas Kebudayaan atau ke Dinas Arsip, Guru Kimia/Fisika/Biologi bisa ke Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya. Prosesnya tentu harus disesuaikan mekanisme penjenjangan karier PNS serta kebutuhan yang  tersedia.       

Nah, belakangan ini banyak guru menjadi takut untuk beralih status meskipun dalam rangka pengembangan karier. Bahkan yang sudah beralih ke struktural pun mulai gusar padahal belum ada aturan yang tegas melarang. Apalagi banyak daerah yang tak meloloskan lagi, seorang staf dan pejabat struktural berlatarbelakang guru untuk naik pangkat jika tidak tugas di Dinas Pendidikan. Kerisauan guru kian memuncak setelah berkembang wacana, guru-guru yang sudah beralih status ke struktural akan dikembalikan menjadi guru?. Entah siapa yang awalnya mengembangkan wacana tersebut. Namun akhir-akhir ini, sejalan dengan diterapkannya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, wacana tersebut semakin cepat menyebar.    

Aturan terbaru, yakni PP Nomor 11 Tahun 2017 juga tidak ada melarang seorang guru ikut berkompetisi mengembangkan kariernya di struktural. Tentunya sepanjang syarat-syarat yang ditentukan bisa dipenuhi.

Contohnya untuk pengisian jabatan administrator (Eselon III). Pasal 54 menyebutkan, persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator harus berstatus PNS; memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;  memiliki integritas dan moralitas yang baik; memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau jabtan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.

Selain itu setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; serta sehat jasmani dan rohani. Ketentuan tentang pengembangan karier pun demikian, harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah serta dilakukan melalui manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.  

Artinya kepada seluruh PNS diberikan kesempatan mengikuti berbagai pelatihan struktural kepemimpinan madya, kepemimpinan pratama, kepemimpinan administrator, dan kepemimpinan pengawas, sebelum maupun pada saat telah menduduki jabatan. Karena itulah, para guru tak perlu khawatir dan takut kalah sebelum bertanding. Sepanjang belum ada ketentuan yang tegas melarang, dalam rangka peningkatan karier seorang guru yang ingin beralih ke struktural dipersilahkan berkompetisi.   

Karena toh ujung-ujungnya, penentu terakhir ada di Tim Seleksi, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan Kepala Daerah. Karena tak mungkin pula, seorang Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memilih pembantunya yang tak loyal, meski pintar dan berpengalaman. Artinya, disamping soal-soal akademis dan teknis tentu masih ada pertimbangan lain, misalnya aspek loyalitas dan integritas serta kemampuan membangun timwork yang sinergis. Oleh karena itu, sebagai orang yang mempersiapkan calon pemimpin-pemimpin bangsa, guru harus senantiasa meningkatkan kemampuannya. Agar kelak, tidak kalah saat berkompetisi dengan tenaga struktural lainnya dalam urusan pengembangan karier. (Penulis, Dosen FKIP Universitas Simalungun-Pematangsiantar)