HETANEWS

Kejari Pantau Kinerja Sekretariat DPRD Tanjung Balai

Penandatanganan MoU antara Kajari Tanjung Balai, Esther Sibuea dengan Sekwan DPRD, Muhammad Juni Lubis. (foto : Ferry)

Tanjung Balai, hetanews.com-Agar tidak bertambah tersangka korupsi di wilayah Kota Tanjung Balai, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat melakukan nota persepahaman atau MoU dengan pihak Sekretariat DPRD Tanjung Balai. 

Penandatangan MoU tersebut diadakan di Aula Kantor Kejari Tanjung Balai, di Jalan Sudirman yang dihadiri oleh para Kepala Seksi dan anggota Kejaksaan lainnya, Selasa (5/9/2017).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Balai Esther Sibuea mengatakan, tujuan diadakannya kerjasama ini untuk memberikan bantuan dan pelayanan hukum agar nantinya dalam pelaksaan tugas yang dijalankan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) tersebut tidak menyalahi peraturan dan masuk dalam tindak pidana korupsi.

“Di sinilah tugas Kejaksaan terutama Seksi Datun sebagai pengacara negara, memberi masukan kepada Sekwan dalam membuat laporan belanja rutin, perjalanan dinas serta fasilitas dewan seperti mobil dan barang bergerak lainnya yang belum dikembalikan oleh anggota dewan terdahulunya atau lainnya. Fan kita memberi warning dalam kegiatan atau item-item tersebut," jelas Esther.

"Apalagi kita hanya mempunyai waktu 3 bulan saja untuk tutup tahun anggaran 2017 dan diharapkan MoU ini bisa berkelanjutan dengan dikeluarkannya SKK atau Surat Kuasa Khusus dari Sekwan," tambah Kajari.

Lebih lanjut Esther menjelaskan, selama ini masyarakat kurang memahami tugas jaksa. Karena sepengetahuan masyarakat awam, jaksa hanya mempunyai tugas untuk sidang di Pengadilan dan membuat tuntutan kepada terdakwa.

Namun di dalam tubuh Kejaksaan terdapat bidang perdata tatabnegara atau Datun yang mempunyai 5 tugas yakni:

1.Penegakan hukum.

Hal ini berdasarkan keputusan Pengadilan di dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastiaan hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Hasil MoU antara Kejari Tanjung Balai dengan Sekretariat DPRD Tanjung Balai. (foto: Ferry)

2.Bantuan Hukum.

Bantuan hukum diberikan kepada instansi perintah atau badan usaha milik negara lainnya dalam kasus perdata berdasarkan surat kuasa khusus dari instansi terkait.

3.Pertimbangan Hukum

Yakni diberikan kepada instansi terkait di bidang perdata melalui kerja sama dan koordinasi yang harmonis dan mantap.

4.Pelayanan Hukum

Semua bentuk pelayanan yang diperlukan oleh instansi terkait dan masyarakat yang berkaitan dengan hukum perdata.

5.Tindakan hukum lain

Maksudnya menyelamatkan kekayaan negara atau dalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah.

Sementara itu Sekwan DPRD Tanjung Balai, Muhammad Juni Lubis mengatakan, setelah nota persepahaman ini dilakukan, maka terlebih dahulu akan mempelajarinya dan tidak menolak kemungkinan akan memberikan SKK kepada Kejaksaan khususnya Datun dalam waktu dekat.

Mendegar penjelasan itu, Esther berharap agar SKK tersebut terlaksana secepatnya mengingat waktu yang tersisa hanya 3 bulan.

Selain itu pihak Kejari akan melirik MoU yang telah dilakukan oleh pihak PDAM Tanjung Balai beberapa waktu  yang hingga saat ini belum memberikan SKK kepada kejaksaan.

"Karena dalam hal ini Kejaksaan menilai ada beberapa poin dalam tubuh PDAM yang dinilai bermasalah dengan pihak BPJS," ujar Esther mengakhiri.

Penulis: ferry. Editor: aan.