Catatan: Gun

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota besar termasuk di kota Siantar kerap jadi momok dan tak ada habis – habisnya kalau dibahas. Karena pedagang liar tersebut hampir sama seperti jenggot atau kumis.

Kalau hari ini dicukur pasti besok sudah tumbuh subur lagi. Dalam artian, keberdaan PKL memang sangat misterius. Bahkan sudah kena berbagai pungutuan liar (Pungli) dan digusur secara paksa, tetap saja PKL menjamur dan  “meramaikan” suasana kota.  

Sebagai pelaku usaha, para PKL tentu berharap medapatkan rejeki, bahkan bermimpi memiliki sesuatu yang lebih dari pekerjaannya tersebut. Jadi tidak hanya semata – mata untuk keperluan biaya pendidikan anak atau bagaimana biar bisa mengisi perut sejengkal.

Makanya tak heran, para PKL ini nekat mengadu nasib di lokasi yang jelas – jelas dilanggar Pemerintah atau tidak mau tahu soal Peraturan Daerah (Perda). Mereka (PKL) memakai trotoar dengan leluasa bahkan memakai jalan umum tanpa menghiraukan keselamatan para pengguna jalan. Dan lokasi strategis adalah target mereka seperti sekolah, kampus, jalan umum, bahkan kawasan kantor – kantor pemerintahan ikut dijajah.

Seperti di kota Siantar, kawasan kantor DPRD Siantar, jalan H Adam Malik masih ditemukan menjamurnya PKL yang berjualan hingga subuh, padahal Pemko Siantar melalui Satpol PP Siantar telah menegur sampai tiga kali, namun tetap saja tidak ada hasilnya.

Anehnya lagi, saat terjadi bentrok antara PKL jalan Merdeka Siantar (depan Dinas Pendidikan) dengan petugas Satpol PP, beberapa hari kemudian, pihak Satpol PP malah memberikan alternatif lokasi berjualan, di kawasan jalan H Adam Malik Siantar. Sehingga penegakan Perda di kota Siantar masih sebatas di atas kertas. Di satu sisi Satpol PP seakan serius menegakkan Perda, namun disisi lain, Satpol PP belum siap menjalankannya.

Sehingga penertiban PKL yang dilakukan pihak Satpol PP Siantar, di beberapa lokasi  seakan kerjaan sia – sia yang hanya menimbulkan konflik urat syaraf hingga fisik.

Yang membuat suasana semakin kacau, ternyata tidak ada koordinasi antara pihak Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan dan Kecamatan dalam hal keberadaan PKL yang kerap jadi bumerang ini.

Baca Juga: Terkait “Pungli” Pedagang Liar Jalan Sang Naualuh, Ini Buktinya

Contoh kasus, adanya kutipan yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Siantar terhadap seluruh PKL yang ada di kota Siantar dengan alasan iuran kebersihan yaitu Rp1.500 per hari. Dan bukti pengutipan itu dilengkapi karcis tanda terima.

Baca Juga: Kasihan, Puluhan Pedagang Liar Jalan Sang Naualuh Ini 2 Kali Kena “Pungli”

Disatu sisi, ternyata PKL jadi pemasukan Pendapatan Asli Dearah (PAD) bagi kota Siantar lewat kutipan retribusi kebersihan tersebut. Dan apakah Satpol PP atau pihak Kecamatan tahu akan itu? Jika memang PKL bisa dihalalkan, mengapa harus terjadi penggusuran hingga berujung bentrok. Kalau kutipan itu tidak diperbolehkan, maka Satpol PP harus berani “menegur” Dinas Kebersihan Siantar. Sehingga koordinasi lintas instansi itu memang sangat penting guna menjaga wibawa Pemko Siantar di mata para PKL dan masyarakat Siantar umumnya.