Penertiban PKL Berujung Bentrok, JAPTRA Tuding Pemko Salah

Siantar, hetanews.com - Bentrok pedagang kaki lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berujung bentrok, kemarin, di Jalan Merdeka disikapi JAPTRA (Jaringan Advokasi Pedagang Tradisional).
Melihat peristiwa itu, organisasi ini malah menuding Pemko Siantar lah yang salah.
"Memang ini kesalahan pemko dari dulu tidak memberikan perlindungan terhadap pedagang, tentu sekarang antara masyarakat dan pemerintah terbentur soal perekonomian," ujar Sekretaris JAPTRA, Agus Butar-butar, Senin (15/8/2017).
Menurutnya, pemko melakukan penertiban terhadap PKL yang sudah melanggar aturan harus dilakukan secara merata. Hanya saja, menurutnya, pemerintah juga harus memikirkan lokasi yang layak bagi PKL.
"Persuasifnya harus tepat sasaran, caranya jangan sekelompok diberi izin dan sekelompok lain tidak diberi izin. Jangan tebang pilih. Memang harus semua lebih dulu (pedagang) dikumpulkan, relokasi untuk mereka bagaimana, kan gitu. Penertiban harus merata, meski pelaksanaannya secara bertahap," katanya dari ujung telepon.
"Pemerintah harus ingat, bahwa mereka juga bagian dari masyarakat. Kebetulan saja lagi punya jabatan. Ya, gimana ya, dia harus punya sisi humanis, itu yang pemerintah harus pikirkan," tambahnya.
Agus mengatakan, diawal kepimpinannya Hefriansyah harus segera membuat terobosan terkait sekelumit persoalan PKL. Dirinya meminta agar Hefriansyah turun ke lapangan untuk bisa mengetahui permasalahan PKL.
"Dan seharusnya solusi itu juga jangan bersifat momentum. Misalkan karena karena baru dilantik, dibuat dulu seperti ini atau karena ada gesekan lain. Dan yang rumitnya lagi seolah-olah selama ini terpelihara pembiaran oleh oknum tertentu yang diduga pungli, sehingga pedagang merasa sudah dilindungi, padahal oleh oknum bukan dilindungi regulasi, itu yang sampai sekarang ini. Permasalahan klasik di PKL," katanya.
"Membuat suatu formula kepada pedagang kaki lima hingga bisa sejahtera dan PAD nampak, jangan pula PKL tidak sejahtera, PAD juga tidak jelas kemana. Jangan jadi justru menjadi degradasi diawal kepemimpinan Wali Kota yang sekarang," ungkapnya.
Komentar 0
Artikel Terkait
Penantian Panjang, 51 PPPK Tahun 2019 Akhirnya Terima SK - 4 hours ago
Rakor APH Hindari Ego Sektoral Dalam Penegakan Hukum - 2 days ago
Populer Hari ini
- #1 Martua Sitorus, Alumni SMA Budi Mulia Siantar Yang Sukses Masuk Jajaran Orang Terkaya Indonesia
- #2 Proyek Pengaspalan Di Jalan Medan Akibatkan Kemacetan Panjang
- #3 Sopir Asal Simalungun Tewas Setelah Truk Yang Dikemudikannya Terjun Ke Jurang
- #4 Hermansyah Kembali Abaikan Panggilan Ketiga Dari Inspektorat
- #5 Pemalsu Faktur Pajak Divonis 4 Tahun Denda Rp 15 M
- #6 Bertemu Bobby Nasution, Gubsu Edy Ingatkan Rangkul Akhyar Bangun Kota Medan
- #7 Acara Pelepasan Kajari Oleh Segenap Jajaran Kejari Simalungun Berlangsung Tertib
- #8 Kisah Anak Simalungun Yang Pernah Disemprot Presiden Soekarno
- #9 Viral Kisah Haru Mahasiswa dari Keluarga Sederhana Lulus Cumlaude Kedokteran
- #10 Apa yang Bisa Dilakukan Gereja untuk Redakan Konflik Papua?
heta bicara
Momentum Hari Pers Nasional - 2 weeks ago
(Hadirnya) Negara Dalam Kesengsaraan Pandemi - 2 months ago