HETANEWS

Ketua Peradi Siantar-Simalungun: Limit Putusan Banding dan Kasasi Perlu Diundangkan

Simalungun, hetanews.com - Guna kepastian hukum bagi setiap warga negara yang sedang menjalani proses hukum, baik di tingkat banding maupun kasasi, perlu diusulkan ke DPR untuk membuat peraturan atau Undang-undang yang baku tentang limit putusan banding maupun putusan kasasi. Bila perlu para pihak yang berkepentingan dapat menggugat ke MK (Mahkamah Konstitusi).    

Demikian menurut praktisi hukum, Luhut Sitinjak, sekaligus Ketua Peradi Siantar-Simalungun, ketika diminta tanggapannya, Senin (14/8/2017) tentang limit waktu turunnya putusan banding maupun kasasi.

Menurut Luhut, hal itu sangat fundamental dan harus dimulai dari tingkat peradilan pertama, banding dan kasasi.  Ia mencontohkan, baru-baru ini juga telah dibuat limit waktu SPDP (surat pemberitahuan dimulai penyidikan) maksimal 8 hari harus dikirimkan penyidik ke jaksa.         

Ditambahkan, semua warga negara maupun jaksa yang sedang menjalani perkara, baik di tingkat banding atau kasasi berhak untuk menyurati pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung RI (MA RI), untuk  mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangan  penanganan atas perkara yang diajukan.         

Munculnya usulan tersebut berkaitan dengan adanya oknum yang menjadi terdakwa dan hukumannya belum inkracht sebab masih tahap kasasi dan hingga kini sudah berlarut-larut putusan kasasi tak kunjung turun dari MA RI.

Penulis: ay. Editor: gun.