Siantar,hetanews.com – Seakan tak bersalah dan penuh percaya diri, pihak Dinas Lingkungan Hidup kota Siantar, mengamini adanya pungutan retribusi terhadap para pedagang liar yang ada di kawasan jalan Sang Naualuh, kecamatan Siantar Timur.

Bahkan pungutan yang kesan liar itu diberlakukan bagi semua pedagang liar yang ada di kota Adipura ini. Setiap harinya, dinas ini menyebar 10 pegawainya untuk menagih retribusi sebesar Rp1500 per hari itu.

Hal itu dibenarkan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup kota Siantar, Madya Wati boru Simanjuntak, saat dikonfirmasi hetanews terkait adanya temuan pungutan retribusi terhadap perdagang liar yang selama ini menjadi “lawan” Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Siantar karena dianggap melanggar Perda No. 9 Tahun 1992 tentang wajib bersih lingkungan, keindahan, ketentraman dan ketertiban umum, Jumat (28/7/2017) di ruang kerjanya, jalan Rakutt Sembiring Siantar.

Seakan mengakui tindakan dinas tersebut salah, Madya sempat terdiam, apalagi saat dipertegas hetanews, bahwa pedagang itu kan liar dan melanggar Perda sehingga bolak balik ditertibkan Satpol PP Siantar.

Baca juga: Kasihan, Puluhan Pedagang Liar Jalan Sang Naualuh Ini 2 Kali Kena “Pungli”

Baca juga: Terkait “Pungli” Pedagang Liar Jalan Sang Naualuh, Ini Buktinya

Sambil tertawa kecil dan tersenyum, Madya menjelaskan bahwa pihaknya hanya melanjutkan program Dinas Kebersihan sebelumnya. “Kan Dinas Kebersihan sudah hilang atau digabung ke Dinas Lingkungan Hidup maka kami hanya melanjutkan saja. Karena di Dinas Lingkungan Hidup, ada Bidang Pengelolaan Persampahan,“katanya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Siantar, jalan Rakutta Sembiring Siantar.

Ketika dipertegas hetanews, dari mana sebenarnya sumber atau objek retribusi yang sah, perempuan berambut gonjes ini menjelaskan, bahwa sebenarnya yang dikenai retribusi kebersihan yaitu pelaku usaha atau rumah tangga yang memakai air PDAM Tirtauli. Karena penagihan saat warga membayar rekening air, katanya.

Kembali ditanya hetanews, jadi kok pedagang liar ikut dimintai retribusi kebersihan? Madya kembali seakan sulit bicara karena dia pun tahu kalau kutipan itu menyalahi.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup ini juga mengaku belum pernah melakukan koordinasi lintas instansi, seperti Satpol PP atau pihak Kecamatan terkait kutipan retribusi terhadap pedagang liar yang ada di kota Siantar. "Saya masih sibuk mengurusi administrasi saja pak karena bergabungnya Dinas Kebersihan,"katanya. 

Sebelum mengakhiri konfirmasi, Madya memberitahukan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan tersebut yaitu Rp300 juta dan pencapaian yang telah diraih hingga Juli 2017 yaitu 67 persen atau sekitar Rp201 juta.