Siantar,hetanews.com – Praktek pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup kota Siantar dan oknum Pemuda Setempat (PS) terhadap para pedagang liar,  di sepanjang jalan Sang Naualuh Siantar harus disikapi serius oleh pihak Kepolisian.

Jika hal itu dibiarkan maka dikuatirkan akan menjadi – jadi dan tidak mendungkung program Presiden Jokowi yang lagi bersemangat memberangus praktek Pungli.

Hetanews yang melakukan penelusuran, Kamis (27/07/2017), di kawasan jalan Sang Naualuh, mendapati bukti pembayaran, berupa karcis kecil atas nama Dinas Lingkungan Hidup kota Siantar yang beralamat di jalan Rakutta Sembiring Nomor 86 Kota Siantar.

Disebutkan, bahwa karcis tersebut sebagai bukti pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dan ketetapan retribusi sebesar Rp1.500 per hari. Ada tanda paraf dari oknum petugas yang memungut dan dilengkapi tanggal penerimaan.

Seperti penuturan salah seorang pedagang, bahwa setiap hari oknum petugas Dinas Lingkungan Hidup itu datang menagih.

“Hanya karcis ini diberi, lalu kami kasi Rp1500. Lalu dia pergi,”ujar pedagang isi ulang paket internet ini.

Saat ditanya bagaimana ciri – cirri oknum petugas yang mengutip retribusi itu, dia hanya membilang pakaian yang dikenakan mirip pakaian petugas parkir.

Baca juga: Kasihan, Puluhan Pedagang Liar Jalan Sang Naualuh Ini 2 Kali Kena “Pungli”

Menurutnya, tidak hanya mereka yang dikutip tapi hampir semua pedagang pinggiran jalan di kota Siantar.

Terkait kutipan yang dilakukan oknum Pemuda Setempat (PS) sebesar Rp5000 per hari dan dibayar sekali seminggu, para pedagang liar ini mengaku pasrah saja. Karena kata mereka, yang penting tidak diganggu saat berjualan.

Pedagang liar di jalan Sang Naualuh, depan FKIP HKBP Nommensen Siantar leluasa memakai trotoar.

Menanggapi itu, A Purba, salah seorang warga sekitar saat diminta tanggapannya perihal keberadaan pedagang liar itu dan termasuk adanya praktek Pungli tersebut, mengatakan bahwa ada baiknya pedagang liar itu ditertibkan dari kawasan jalan Sang Naualuh tersebut. Alasannya, biar tidak kumuh dan masyarakat tidak terganggu memakai trotoar, apalagi yang ada di kawasan FKIP HKBP Nommensen Siantar hingga mendapati Asrama Polisi (Aspol).

Ditegaskannya, kalau pedagang itu digusur maka dipastikan pelaku Pungli itu juga gigit jari. “Satpol PP lah langsung turun menggusur pedagang liar itu, biar jangan ada lagi kekumuhan dan praktek Pungli,”kata Purba.

Purba juga heran jika alasan kutipan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Siantar untuk   retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Karena sepengetahuannya, pihak Dinas Lingkungan Hidup tersebut tidak pernah turun tangan membersihkan kawasan kampus FKIP HKBP Nommensen Siantar.

Malah katanya, pihak Kelurahan dan Kecamatan Siantar Timur lah yang aktif membersihkan kawasan jalan Sang Naualuh tersebut, bahkan mengangkat sampah hingga paritnya bersih.    

Biar tidak ada masalah, ada baiknya pedagang itu ditertibkan secepatnya, katanya sambil permisi mau jemput anaknya sekolah.