Tebingtinggi,hetanews.com - Dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif di Kota Tebingtinggi, Polres setempat menggelar rapat koordinas bersama sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, Rabu (26/07/2017), di Aula Mapolres, Jalan Pahlawan.

Dikatakan Kapolres Tebingtinggi, AKBP Ciceu, semua diharapkan memahami Perppu No 2 Tahun 2017 tersebut, yaitu perubahan Undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tentang perubahan atas Undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan proses pembubaran dan Pencabutan SK Badan Hukum HTI oleh Pemerintah.

Diharapkan, kita semua bisa memahami Perppu tersebut sesuai dengan bidang masing-masing, kita hormati proses hukum karena HTI masih melakukan proses hukum, katanya.

Sementara itu, Wali Kota Tebingtinggi, Umar Hasibuan menyampaikan, bahwa pemerintah pusat menilai ada kecenderungan adanya upaya menganti Pancasila. 4 pilar kebangsaan tidak bisa diganti lagi karena pada hakekatnya Ormas ini adalah kumpulan orang yang memiliki satu tujuan yang bersama sehingga kalau ada penyimpangan harus di tertibkan, kata Kapolres lagi.

"Ormas yang terdaftar di Pemerintahan Kota Tebingtinggi tidak ada yang menyimpang, Kalau ada keberatan, silahkan melalui jalur hukum atau melalui Mahkamah Konstitusi karena Perppu mengatur ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Jangan orang yang tidak sama dengan kita, kita jadikan musuh, menghina suku lain dan agama, dan ras tidak diperbolehkan karena kita menjaga kebinekaan. Kita memiliki kedudukan yang sama sebagai warga Negara. Tidak ada yang eksklusif sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan damai untuk dapat membangun kota yang kita cintai ini,"ungkapnya.

Hadir dalam acara tersebut, Wali Kota, Dandim 0204 /DS diwakili oleh Pabung, mewakili Pengadilan Negeri, Kajari Tebingtinggi diwakili Kasi Intel, Kakan Kemenag, Wakapolres Tebingtinggi, Kakan Kesbangpol Linmas, Ketua MUI, Ketua FKUB, Ketua FKDM, Ketua BKAG, Pengurus Bamagnas, Sekretaris Sekber Ormas Islam, Ketua KNPI, Ketua GM FKPPI, dan tokoh masyarakat serta pimpinan Ormas, OKP dan undangan.