Siantar, hetanews.com- Setelah melakukan pembahasan dengan Pemerintah Kota (Pemko) Siantar tentang Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Pelaksanaan APBD 2016, Komisi III DPRD Siantar berkesimpulan, bahwa penggunaan anggaran tahun itu belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Siantar. 

Bahkan visi dan misi Wali Kota Siantar untuk mewujudkan Siantar Mantab, Maju dan Jaya hanya slogan belaka. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Siantar, Hendra Pardede, saat diwawancarai wartawan, diruang kerjanya, Rabu (19/07/2017).

Menurut Hendra, hal itu terbukti dengan banyak kekurangan terjadi yakni proses pelepasan Eks PTPN III di Tanjung Pinggir masih terkatung-katung, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum tuntas, banyak lampu jalan yang tidak menyala, banyaknya titik genangan air saat hujan turun, alih fungsi lapangan parkir dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) "disulap" menjadi kios tanpa koordinasi dengan instasi terkait.

Selanjutnya, penggunaan badan jalan dan bahu jalan jadi tempat parkir, program Smart City yang masih jauh dari harapan, program E-Goverment yang belum terwujud, tempat pembuangan akhir (TPA) masih ngontrak, masih terdapatnya kawasan kumuh di 22 kelurahan, ketidakmampuan dalam hal pengelolaan lapangan merdeka, banyaknya bangunan sarana air bersih yang masih tidak berfungsi, masih banyak titik-titik kemacetan di pusat kota dan simpang dua dan belum berfungsinya Outer Ring Road.

Disamping itu, semua program Pemko Siantar dalam APBD TA 2016 dinilai hanya menghabiskan dana hanya untuk urusan administrasi dan tidak berdampak mengatasi persoalan di Kota Siantar, serta kebanyakan dana habis untuk makan minum, narasumber, tenaga ahli, biaya cetak, dan pengadaan ATK.

Atas hal tersebut komisi III DPRD merekomendasikan, agar Plh Wali Kota dalam membuat program kerja benar-benar mampu dilaksanakan dan bermanfaat bagi warga Siantar sehingga dapat menempatkan pejabat SKPD benar mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya sehingga dapat mengurangi penggunaan tenaga ahli dari luar dan dapat memfungsikan para staf untuk bekerja secara maksimal.

Selain itu juga Plh Wali Kota agar meminta pertanggungjawaban kepala SKPD dalam hal pencapaian visi dan misi  (bila perlu ditinjau ulang) dan dalam hal pengangkatan lurah harus mampu membina KSM yang ada dikelurahan.

“Untuk mewujudkan Siantar Mantab, Maju dan Jaya diminta agar menempatkan pejabat yang benar-benar mantab, bukan yang mantabnya dibenar-benarkan,”ungkap Hendra.

Selanjutnya juga meminta tim anggaran untuk bekerja serasional mungkin dalam penetapan pagu belanja sehingga Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) bisa seminimal mungkin.