HETANEWS

Galian Drainase Tanpa Pembatas Ancam Keselamatan Warga

Galian draenase dikerjakan PT Viola Cipta Mahakarya yang tidak memiliki pembatas jalan, ancam keselamatan warga maupun para pengendara.

Tobasa, hetanews.com - Proyek drainase yang dikerjakan PT Viola Cipta Mahakarya, di sepanjang Jalan PUD Nalela, Kecamatan Porsea bersumber dananya berasal dari DAK Penugasan Tahun Anggaran (TA)  2017 Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) sangat membahayakan keselamatan warga maupun pengendara.

Menurut keterangan sejumlah warga kepada hetanews mengatakan, proyek galian pembuatan parit milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tobasa yang tidak memiliki standar keselamatan, di daerahnya sangat membahayakan setiap pengendara yang ingin melintas.

Warga menyebutkan, galian parit atau saluran yang dikeruk pakai alat berat dengan kedalaman kurang lebih 1 meter yang tidak dilengkapi pagar pembatas dapat menelan korban jiwa. 

"Melihat volume kendaraan yang melintas di lokasi proyek, kita kwatir para pengendara yang melintas bisa terjerembab dan masuk pada parit. Seandainya bila sudah ada jatuh korban, lantas siapa yang akan bertanggung jawab,"ucap Marnaek Sitorus, Rabu (19/07/2017) di Porsea.

Selain itu, kata dia, hal yang membuat warga dan para pengendara lainya merasa agak canggung saat melintas dari lokasi proyek adalah penempatan material bangunan batu cadas dan pasir yang asal diletakan pada bagian badan jalan yang membuat ruas badan jalan PUD makin sempit.

"Sudah tahu ada galian terbuka tampa pembatas, tapi material bangunan masih saja diletakan dibagian ruas badan jalan. Bila begini cara rekanan bekerja, tentu ruas jalan semakin sempit dan bisa saja kendaraan yang ingin melintas nyemplung ke dalam galian,"terangnya.

Menanggapi kejadian itu, salah seorang pengamat pembangunan Kabupaten Tobasa yang tinggal di Kecamatan Porsea,  Nikholas Siahaan mengatakan, dinas PUPR memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi warga dari bahaya keselamatan warga, termasuk pekerjaan dari rekanan.

"SKPD adalah penanggung jawab proyek dan wajib mengawal dan mengawasi pekerjaan. SKPD dapat menegur dan memberi sanksi tegas kepada kontrktor yang membahayakan para warga dan pekerjaan. Jika lalai, tahun depan kontraktor harus masuk daftar hitam dan diskors. Kontraktor itu tidak boleh ikut proyek lagi di bawah Pemda Tobasa. Melihat kondisi lapangan beberapa tahun terakhir, dapat dikatakan, aparat Pemda Tobasa terkesan lalai dalam memperhatikan keselamatan kerja," terang Nikholas panjang lebar.

Dia menyarankan kedepanya, bila Dinas PUPR dalam setiap membuat perjanjian kontrak apa pun dalam pekerjaan fisik di Tobasa, mestinya harus membuat kontrak sanksi kerja kalau mereka lalai. “Bila tidak memenuhi kontrak, maka pihak kontraktor bisa dianggap wanprestasi dan pekerjaanya bisa diambil alih oleh pemerintah setempat,"jelasnya. 

Penulis: james. Editor: gun.