Medan, hetanews.com -  Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan dalam melayani penerbitan sertifikat tanah  terkesan 'bobrok' dan tak profesional.

Ini dialami marga Siregar sebagai yang dikuasakan Rebelly Simanjuntak untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah seluas 2.881 m2 di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

Selasa (11/7//2017), Siregar mendatangi Kantor BPN Medan, Jalan AH Nasution No 7 Pangkalan Masyhur, Medan. Namun saat dirinya mempertanyakan proses pengurusan sertifikat itu justru tak mendapatkan kepastian jawaban dari pihak BPN Medan.

"Kita sudah mendaftarkan permohonan ke BPN Medan sekitar 4 bulan yang lalu. Seksi 1  mengeluarkan peta bidang pengurusan sertifkat namun tidak diakui Seksi 2 (bagian penerbitan sertifikat) karena masih ada kejanggalan," sebut Siregar, kemarin.

Menurutnya, penjelasan dari Seksi 1 telah dilakukan pengukuran tanah dan nota dinas sudah balas pada Seksi 2 yang diterima oleh Alwi. Namun ketika dikonfirmasi Alwi menyebutkan, berkas hanya diterima dan lanjut didistribusikan pada pimpinannya. Hanya saja prosesnya di internal BPN Medan sudah berbulan-bulan.

Saat dikonfimasi kembali, Rabu (12/7/2017), berkas tersebut diambil petugas securty dari Seksi 2 dan mengatakan akan ditanyakan ke Pengadilan pada Senin depan. Ini juga dinilai janggal kenapa harus Senin dipertanyakan, sementara sudah diterima Seksi 2 pada bulan Mei 2017.

"Ini yang membuat kita bingung dengan kinerja internal BPN Medan. Kami pemohon seperti dibolak-balik antara Seksi 1 dengan Seksi 2. Saat saya minta agar bertemu Kepala BPN Medan justru tak diperbolehkan dengan alasan tak berada di tempat, malah dituding kami akan melakukan keributan," sebut Siregar.

Dia menilai, kalau memang ada kendala dalam pengurusan sertifkat itu seharusnya ada pemberitahuan dengan alasan yang jelas pada pihak pemohon. Siregar menilai, jangan sampai masyarakat sebagai pemohon justru dikorbankan akibat tak adanya komunikasi yang baik di internal BPN Medan.

"Sementara jelas terpampang di Kantor BPN Medan pengurusan sertifkat tanah itu paling lama 3 bulan. Namun ini sudah berjalan 4 bulan lebih, permohonan kami belum rampung. Sementara syarat-syarat pengurusan sudah kita lengkapi seperti alas hak tanah dan sebagainya, makanya dilakukan pengukuran dan dikeluarkan gambar peta tanah," tukasnya.

Lanjutnya, ketidakprofesional BPN Medan itu jelas merugikan masyarakat dalam pengurusan sertifkat tanah. Dirinya pun meminta agar Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agaria/BPN Pusat melakukan investigasi terhadap BPN Medan mengenai cara pelayanan dan penerbitan sertifikat tanah yang kesannya selalu dipersulit.