Siantar, hetanews,com - Kasus lahan Tanjug Pinggir atau tepatnya lahan eks PTPN III seluas kurang lebih 573 Ha, Plh Wali Kota Hefriansyah menyampaikan, bahwa mereka masih terus mengupayakan pelepasan hak tersebut guna menunjang pengembangan kawasan perkotaan yang sangat strategis sebagai daerah pertumbuhan sekunder.

Dalam nota jawabannya atas pemandangan umum Fraksi - fraksi DPRD Siantar atas Nota Keuangan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 di Rapat Paripurna yang digelar, Selasa (11/07/2017) sekira pukul 14.00 WIB, Hefri menyampaikan, upaya pelepasan lahan saat ini telah mengahasilkan beberapa rekomendasi pelepasan dan penghapusbukuan dari pihak PTPN II yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui penyerahan asset oleh kementrian BUMN.

"Dan pemerintah dalam percepatan proses pelepasan itu, juga tgelah melakukan pendekatan dengan pihak yang berwenang. ”Mudah-mudahan dalam waktu dekat upaya pelepasan hak ini dapat terwujud,”katanya.

Mengenai sudah banyak masyarakat yang menggarap dan bermukim di sana, menurut Hefriansyah, akan dilakukan secara bertahap setelah asset tersebut menjadi hak dan kewenagan Pemko Siantar.

Polemik pembebasan lahan eks HGU PTPN III sebelumnya itu dilontarkan oleh Fraksi Gerindra yang dibacakan Hotmaulina Malau, saat rapat Paripurna DPRD pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2016, Senin (10/07/2017) sekira pukul 11.00 WIB.

“Kita ingin tahu sudah sejauh mana soal pembebasan lahan Tanjung Pinggir mengingat saat ini pengembangan kota sudah sangat dibutuhkan,”kata Hotmaulina, kemarin.

Ia menyatakan, bahwa dengan selesai pembebasan lahan tersebut kepadatan diinti kota bisa dipecahkan dengan terbentuknya di kota baru di Tanjung Pinggir tersebut.

Dalam pernyataan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Siantar, Reinward Simanjuntak menyatakan, bahwa persoalan lahan Tanjung Pinggir tersebut masih sama seperti dahulu.

Reinward mengatakan, lahan belum resmi menjadi milik Pemko lantaran  karena syarat-sayat untuk pembebesan lahan tersebut belum dipenuhi. Belum kelarnya penyelesaian lahan tersebut, menurut dia, imbas dari pelaksanaan Pilkada tahun lalu.

“Sebenarnya sudah diserahkan, tapi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ada beberapa point itu, tapi saya tidak hafal benar, pastinya tidak belum dipenuhi sehingga belum bisa secara resmi milik kita. Saat ini kita minta waktu perpanjangan untuk penyesalaian syarat - syarat itu,” kata Reinward kepada wartawan.