retribusi

SCW Temukan Dugaan Korupsi Retribusi Kota Siantar
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sumatera Corruption Watch (SCW) menerbitkan somasi pertama kepada Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Siantar, Fatimah Siregar terkait temuan mereka adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Adanya wacana dari Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) Kota Siantar akan menyegel kios di Pasar Horas dan Pasar Dwikora dikarenakan menunggak pembayaran penggunaan kios dikritisi Taruna Merah Putih (TMP).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu sumber dana bagi pembangunan di Kabupaten Asahan hingga restribusi pasar agar digenjot.
Pelapor dugaan korupsi yang menyeret Kepala Dinas Pariwisata (Kadisdpar) Pemko Siantar, Fatimah Siregar membeberkan sejumlah lokasi retribusi serta kegiatan di dalamnya yang menyerap PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar, Herianto Siagian berjanji menuntaskan dugaan korupsi dengan teradu Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar), Fatimah Siregar.
Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Pemko Siantar, Fatimah Siregar pernah dilaporkan atas dugaan korupsi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar.
Retribusi bazar yang telah disetorkan tanpa adanya surat ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dianggap ilegal oleh Kordinator Center For Research Of Publik Budjeting (CERPUB) Rindu Marpaung.
Katanya bazar di pelataran Gedung Olahraga (GOR) Kota Siantar, Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur akan berlangsung selama 37 hari yang dimulai tanggal 27 Mei 2017.
Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan yang berlangsung selama ini perlu dicermati.