retribusi

Rini : Habis Pembahasan R-APBD, Komisi II Prioritaskan PDPHJ
Komisi II DPRD Kota Siantar sampai saat ini belum dapat memanggil Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) dengan alasan padatnya jadwal yang sedang dikerjakan DPRD Kota Siantar, yakni pembahasan Rancana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerag (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018.
Masalahan keuangan yang dialami Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) Kota Siantar, mendapat tanggapan dari salah seorang pengamat anggaran, Oktavianus Rumahorbo.
Terjadinya tunggakan retribusi padagang hingga Rp 3 miliar merupakan bukti ketidak becusan jajaran direksi Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) Kota Siantar.
Direksi Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) beralibi, bahwa tertunggaknya gaji karyawan dikarenakan tunggakan retribusi pedagang.
Pengamat hukum, Reinhard Sinaga, menyarankan agar para direksi Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) menyebut tunggakan retribusi senilai Rp 2,2 miliar di tahun 2017 disebabkan adanya perlawanan Aliansi kala itu, ditengarai suatu upaya menutupi dugaan korupsi ditubuh perusahaan plat merah tersebut.
Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ), Agustina Tampubolon menyatakan, tunggakan retribusi pedagang mencapai Rp 2,2 miliar tahun 2017, disebabkan dipengaruhi aliansi pedagang.
Manajemen Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) Kota Siantar yang dipercaya mengelola Pasar Horas dan Pasar Dwikora, dinilai tak mampu dan sudah layaknya diganti.
Tunggakan retribusi pedagang di Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) Kota Siantar ditaksir mencapai besaran Rp 3 miliar.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sumatera Corruption Watch (SCW) menerbitkan somasi pertama kepada Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Siantar, Fatimah Siregar terkait temuan mereka adanya dugaan tindak pidana korupsi.